Bamsoet: Tindak Tegas Setiap Pelanggaran Kedaulatan Indonesia di Natuna

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah bertindak tegas terhadap kapal penangkap ikan milik Tiongkok yang masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, dengan didampingi kapal Coast Guard China.

Selain melakukan pencurian ikan, tindakan Tiongkok tersebut juga melukai persahabatan, baik yang selama ini sudah dibangun oleh Indonesia - Tiongkok.

"ZEE punya kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana ditetapkan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut. Jadi klaim sepihak Tiongkok bahwa perairan Natuna merupakan wilayah mereka, sesungguhnya tak punya dasar apapun di PBB. Karena itu pemerintah perlu bertindak tegas, bukan hanya dengan mengirimkan protes diplomatik, melainkan juga melakukan tindakan hukum tegas, seperti misalnya penenggelaman kapal," ujar Bamsoet, Sabtu (4/1).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, walaupun Tiongkok merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, namun bukan berarti mereka bisa seenaknya mengganggu kedaulatan Indonesia.

Pemerintah tak boleh lembek. Apalagi Kementerian Luar Negeri Tiongkok sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka seakan tak peduli apakah Indonesia menerima atau tidak klaim Tiongkok sebagai pemilik perairan Natuna.

"Kalau kita lembek, negara manapun akan dengan mudah menginjak-injak harga diri kita. Namun, jika kita berani mengambil sikap tegas, siapapun akan segan dengan Indonesia. Ini rumah kita, jangan biarkan ada maling masuk dan kita hanya tersenyum menikmati dirampok," tegas Bamsoet.

Mengingat kerasnya potensi konfrontasi di perairan Natuna, Mantan Ketua DPR RI ini mendorong pemerintah dan Komisi I DPR RI segera menyusun anggaran untuk menambah kekuatan armada penjaga (coast guard).

Tanpa ditunjang kekuatan dan alutsista yang prima, tak mungkin tentara Indonesia bisa menjaga kedaulatan dengan sempurna.