Bamsoet Tuding Pimpinan KPK Offside dan Arogan

Bamsoet Tuding Pimpinan KPK Offside dan Arogan
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyesalkan pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut Pansus Angket KPK ilegal. Yang lebih disayangkan lagi, pimpinan KPK juga mengancam akan menjerat semua anggota pansus bentukan DPR itu dengan UU Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Bambang, pernyataan dan ancaman itu menunjukkan pimpinan KPK sedang galau karena pansus bisa menguak sisi gelap lembaga antirasuah tersebut. "Pernyataan tersebut jelas offside dan arogan serta mengandung konsekuensi hukum," kata Bambang, Jumat (1/9).

Politikus Golkar itu menegaskan, pimpinan KPK mestinya melakukan introspeksi lantaran pihak yang mengungkap sisi gelap itu bukan orang lain. Sebab, justru pihak yang mengungkapnya adalah Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman.

Bambang menganggap Aris sudah tidak tahan lagi melihat institusi KPK yang begitu dipercaya rakyat ternyata disalahgunakan. "Dan agenda pemberantasan korupsi dibajak untuk kepentingan tertentu di luar  hukum," kata politikus yang beken disapa dengan panggilan Bamsoet itu.

Kalau saja pimpinan KPK mau melakukan instrospeksi diri, sambung Bamsoet, sebenarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah beberapa kali menyentil komisi antikorupsi itu. Jokowi dalam pidato kenegaraan 17 Agustus lalu sudah menyampaikan pesan yang sangat jelas bahwa tidak boleh ada satu lembaga pun di negara ini yang merasa memiliki kekuasaan absolut.

"Harusnya para pimpinan KPK sadar kepada siapa pernyataan itu ditujukan," tegasnya.

Yang kedua adalah pernyataan Presiden Jokowi hari ini saat merayakan Iduladha di Sukabumi. Walaupun didesak-desak agar segera turun tangan menghentikan langkah Pansus Hak Angket karena dikhawatirkan bakal melemahkan KPK, Jokowi secara tegas menolaknya.

"Pansus KPK itu wilayah DPR, wilayah legislatif. Itu haknya DPR. Wilayah legislatif dan eksekutif tidak sepatutnya dicampuradukkan. Legislatif punya fungsi yang berbeda dengan eksekutif. Jangan dicampur-campur," kata Bambang mengulang pernyataan Jokowi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News