Dies Natalis Universitas Hasanudin Makassar
Bamsoet: UNHAS Harus Jadi Pagar NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi capaian Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar yang masuk dalam jajaran 10 besar Universitas Terbaik di Indonesia. Pada Januari 2020, berdasarkan penilaian Webometrics Ranking of World Universities, UNHAS berada di urutan ke-9. Sementara pada Agustus 2020, berdasarkan penilaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UNHAS berada di urutan ke-7.
“Unhas harus jadi pagar besar yang menjaga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Terlepas dari peringkat yang diperolehnya, UNHAS telah membuktikan diri sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbaik dengan melahirkan banyak mahasiswa dan alumni berkualitas. Termasuk Wakil Presiden Republik Indonesia kesepuluh dan keduabelas Jusuf Kalla, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, serta mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad,” ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam Dies Natalis ke-64 UNHAS, secara virtual dari Jakarta, Minggu (30/8/20).
Mantan Ketua DPR RI ini menilai, konsep pembangunan kampus berbasis kemanusiaan yang dirintis UNHAS, dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan ilmu pengetahuan dalam titik keseimbangan pada lingkungan pendidikan kampus, atau lebih dikenal dengan istilah humaniversity, adalah sebuah gagasan yang patut dijadikan teladan oleh perguruan tinggi lainnya. Sehingga pembelajaran di kampus tidak hanya bertujuan untuk meraih prestasi akademis, melainkan juga menjadi ajang membentuk mahasiswa menjadi manusia seutuhnya.
“Nilai kemanusiaan adalah nilai universal yang melekat pada berbagai sektor dan bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pembangunan. Tidak sedikit di antara kita yang 'terbiasa' mencitrakan pembangunan dengan representasi infrastruktur gedung, jembatan, dan hal-hal lain yang bersifat material fisik. Padahal sesungguhnya tujuan utama, dan akhir muara, dari proses pembangunan adalah manusia itu sendiri,” tandas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang, pada masa pandemi Covid-19, yang menuntut nilai kemanusiaan berperan besar, maka gagasan humaniversity menemukan relevansinya. Saat inilah waktu yang tepat untuk meningkatkan aktualisasi peran kampus dalam membangun solidaritas kemanusiaan melalui berbagai program dan kegiatan.
“Saya mengapresiasi Program Bina Desa Tematik Covid-19 yang diselenggarakan UNHAS. Program ini adalah wujud implementasi nyata dari gagasan humaniversity, karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Program-program seperti ini akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi representasi kehadiran dan pengabdian kampus kepada masyarakat,” papar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, harus disadari bersama, bahwa keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan komitmen dan kerja bersama seluruh komponen bangsa. UNHAS sebagai bagian dari komponen bangsa yang memiliki dukungan sumberdaya manusia terdidik, harus berperan sebagai generator dan dinamisator dalam penanganan pandemi.
“Dalam kaitan ini, sekali lagi saya memberi apresiasi kepada UNHAS yang telah melahirkan inovasi alat bantu pernafasan (ventilator) dengan harga terjangkau, yang diberi nama Venus (ventilator UNHAS), yang dibuat untuk membantu tugas Tim Satgas Covid-19 UNHAS," pungkas Bamsoet.(jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi capaian Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar yang masuk dalam jajaran 10 besar Universitas Terbaik di Indonesia.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Eddy Soeparno Bicara Peran Strategis Prabowo untuk Dunia Islam Saat Bertemu Sekjen OKI
- Di Silaknas ICMI, Muzani: Prabowo Ratusan Kali Ingatkan Bahaya Perpecahan Bagi Bangsa
- Waka MPR Ajak Komunitas Peduli Lingkungan Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
- Ibas: Toleransi, Kasih Sayang, dan Kesehjahteraan Bisa Tangkal Radikalisasi
- Lestari Moerdijat Harap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti
- Hadiri HUT ke-60 Golkar, Bamsoet Apresiasi Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi