Bamsoet: Upaya Bela Negara tidak Lagi Fokus Pada Kekuatan Militer
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan setiap warga wajib mengikuti bela negara.
Berbicara di hadapan peserta Rapat Pimpinan Pusat (Rapimpus) Ke-3 Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI) di Jakarta, Jumat (12/3), Bamsoet menuturkan bahwa seiring laju perkembangan zaman, upaya bela negara makin dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks, canggih dan rumit.
Menurutnya, upaya bela negara tidak lagi hanya terfokus pada kekuatan fisik militer, karena ancaman terhadap kedaulatan negara hadir dalam beragam aspek baik itu ekonomi, sosial budaya, politik ideologi, dan lainnya yang bersifat soft power.
"Spektrum konsepsi bela negara juga harus dimaknai dari sudut pandang yang lebih luas dan komprehensif,” kata Bamsoet.
Dia menegaskan bahwa menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa agar tidak diklaim oleh negara lain, menjaga kedaulatan pangan nasional, dan mengampanyekan gerakan cinta produk dalam negeri adalah bela negara.
“Menggalang aksi sosial kemanusiaan di masa pandemi Covid-19 juga adalah bela negara," ujar Bamsoet.
Ketua ke-20 DPR RI ini menjelaskan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan pada Pasal 27 Ayat 3 bahwa 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara'.
Menurut dia, hal itu dipertegas lagi pada Pasal 30 Ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa 'Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara'.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan upaya bela negara tidak lagi hanya terfokus pada kekuatan fisik militer, karena ancaman terhadap kedaulatan negara hadir dalam beragam aspek baik itu ekonomi, sosial budaya, politik ideologi, dan lainnya yang bersi
- Pesan Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono ke Generasi Muda, Ada 3 Poin Penting
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
- Hadiri Tabur Bunga di Laut, Ibas Ungkap Makna Hari Pahlawan
- Ahmad Muzani Ungkap Cerita Prabowo Terbitkan PP 47 Hapus Utang Rakyat: Amanat Pancasila
- MPR Minta Masukan Mahasiswa Unilam untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- Mbak Rerie Sebut Permasalahan di Sektor Pendidikan Harus Diurai dari Hulu Hingga Hilir