Bamsoet: Zero COVID-19 Harus Jadi Tekad Bersama

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan target zero COVID-19 sebagai tekad bersama dan sebisa mungkin diwujudkan dengan cepat.

Tekad ini penting diwujudkan untuk mencegah terjadinya kebuntuan akibat penghentian aktivitas perekonomian yang berlarut-larut.

"Sangat berbahaya jika penerapan pembatasan sosial berlarut-larut. Durasi pembatasan sosial yang berkepanjangan tidak hanya memenjarakan masyarakat di rumah masing-masing, tetapi juga akan menuntun semua orang ke dalam perangkap kebuntuan yang bisa menyebabkan penderitaan berkepanjangan," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (26/4).

Mantan Ketua DPR RI ini menegaskan, pembatasan yang berlarut-larut akan memerangkap semua orang pada kebuntuan. Sebab, tidak ada lapangan kerja yang tersedia, walaupun semua orang ingin bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau upah. Pada gilirannya yang terjadi kemudian adalah menggelembungnya jumlah warga miskin.

"Situasi saat ini memang masih belum terjadi kebuntuan. Karena, semua orang masih berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Sehingga, dinamika kehidupan bisa segera pulih. Penderitaan akibat menurun atau hilangnya nilai penghasilan komunitas pekerja juga masih bisa diatasi dengan jaringan pengaman sosial yang disediakan pemerintah," tutur Bamsoet.

Namun, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, jika pandemi COVID-19 tidak segera bisa diakhiri, pembatasan sosial dengan ragam ketentuan pengetatan tentunya harus berlanjut. Akibatnya, pabrik berhenti produksi. Kegiatan distribusi dibatasi dan diperketat.

"Tak hanya itu, layanan transportasi masal dikurangi dalam skala ekstrim. Pusat belanja (mal) dan restoran harus tutup. Sehingga, konsekuensinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tak terhindarkan," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan saat ini di Jawa Tengah dan Yogyakarta, tidak kurang dari 30 ribu pekerja sektor pariwisata terancam kehilangan pekerjaan. Bali juga berpotensi rugi hingga Rp 135 triliun akibat sepinya wisatawan. Maskapai penerbangan lokal mencatat rugi lebih dari Rp 2 triliun. Para petani dan buruh sawit terancam kelaparan akibat ekspor sawit melambat.