Bandel, DAU 52 Daerah Dipotong

"Karena sebagian besar DAU ini disalurkan untuk anggaran rutin khususnya gaji pegawai, sehingga dampaknya akan sangat signifikan terhadap semangat kinerja dari birokrat di daerah," ujar Latief Adam di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selain akan berdampak langsung bagi kinerja PNS di daerah itu, menurut Latief, sanksi penundaan DAU sebesar 25 persen itu juga akan mempengaruhi pelaksaan anggaran secara umum. Perencanaan penggunaan anggaran oleh pemda, bisa terganggu. Lebih lanjut, harapan APBD sebagai stimulan perekonomian di daerah, tidak bisa terwujud.

Hanya saja, kekhawatiran itu dibantah pakar pengelolaan keuangan daerah dari Direktorat Fasilitasi dan Perimbangan Keuangan Daerah Kemendagri, Fermin Silaban. Dikatakan, memang perencanaan penggunaan anggaran di daerah itu akan terganggu jika pemotongan DAU benar-benar dilaksanakan.

Hanya saja, lanjutnya, pemda itu tidak akan berani menunda pembayaran gaji PNS, yang alokasi dananya berasal dari DAU yang dikucurkan dari pusat itu. "Gaji PNS pasti tetap dibayar. Pasti dibayar. Apa mau didemo para PNS pemda-pemda itu?" ujar Fermin Silaban kepada koran ini di Jakarta, beberapa waktu lalu.