Bandingkan Pendapat Fadli Zon dan Emrus soal Honorer K2
“Kalau saya mengatakan, sorry kalau agak sedikit tegas, honorer harus diangkat oleh pemerintah," kata Emrus menjawab jpnn.com, Minggu (1/12).
Emrus pun mempertanyakan kalau pemerintah beralasan tak punya anggaran untuk menyelesaikan persoalan honorer menjadi CPNS, kenapa bisa mengangkat banyak wakil menteri, staf khusus presiden, maupun direktur jenderal yang merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN.
Selain itu, kata dia, masalah rasuah juga masih terjadi di negeri ini sehingga anggaran yang seharusnya digunakan dengan baik malah dikorupsi oknum-oknum.
“Pertama, kenapa ada anggaran untuk wakil menteri? Kedua, kenapa ada anggaran pejabat negara rangkap dua jabatan misal di dirjen sekaligus komisaris BUMN? Ketiga, bukankah masih terjadi korupsi di negeri ini?” ungkap Emrus. (boy/jpnn)
Fadli Zon dan Emrus Sihombing menyampaikan pendapat masing-masing soal penyelesaian masalah honorer K2.
Redaktur & Reporter : Boy
- Inilah Kriteria Honorer Dapat Banyak Afirmasi di Seleksi PPPK 2024, Bebas Pilih OPD
- Menbud Fadli Zon Dorong Kolaborasi Agar Budaya Indonesia Mendunia
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap II Pemkot Mataram Dibuka, Ini Pesan Pak Taufik Priyono
- Honorer K2 Mengabdi 32 Tahun Gagal Ikut Tes PPPK 2024, Presiden Tolonglah
- Revisi UU ASN Selamatkan Honorer TMS PPPK 2024? Ada Peluang
- Revisi UU ASN 2023 Masuk Baleg DPR, Pembina Honorer Sangat Khawatir