Bandit Anggaran Libatkan Pejabat Pemda

JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus suap Kementerian Tenagas Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sampai ke Badan Anggaran (Banggar). KPK juga diminta menelusuri dugaan keterlibatan pejabat pemda yang berurusan dengan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak melakukan audit investigatif pada kasus tersebut, khususnya berkaitan dengan kemungkinan adanya tumpang tindih alokasi anggaran infrastruktur transmigrasi.

"Selain Banggar sebagai penentu alokasi dan daerah, bandit anggaran dapat melibatkan staf di Banggar, staf di kementerian, kontraktor, pemda, maupun, aktor lain yang memiliki akses terhadap kedua alokasi ini," tandas Koordinator Investigasi FITRA, Ucok Sky Khadafi saat diskusi bertajuk "Tabir Bandit Anggaran" di warung daun Cikini, Jakarta, Minggu (18/9).

FITRA  mendesak DPR untuk melakukan perubahan tata tertib DPR khusunya berkaitan dengan mekanisme pembahasan anggaran di Banggar, pembatasan kewenangan Banggar dan taransparansi serta perombakan di Banggar baik dari sisi komposisi maupun jumlah.