Bandit Anggaran Libatkan Pejabat Pemda

Bahkan kata Ucok, FITRA juga meminta Kementerian Keuangan untuk berani menolak keinginan DPR yang meminta mengalokasikan DPID dan DPPID. "Kami mendesak dilakukan pengusutan pada staf Kemenkeu yang turut terlibat didalamnya," ujar Ucok.

"Kasus suap yang terjadi pada kawasan transmigrasin berpeluang terjadi hampir disemua insfrastruktur lain yang memperoleh alokasi DPID dan DPPID," imbuhnya.

Dikatakan Ucok lagi, sumber persoalan kasus ini terdapat pada Banggar yang telah melampaui kewenangan, sehingga menjadikan kedua alokasi ini sebagai ajang bancakan bandit anggaran. (kyd/jpnn)