Bandung Barat dan Bekasi Terima Pemecatan Fahri
jpnn.com - BANDUNG BARAT - Pemecatan Fahri Hamzah oleh DPP PKS tak mendapat perlawanan dari struktur partai di daerah Jawa Barat. Keputusan yang menghebohkan politik nasional itu diterima dengan adem oleh para pengurus dan juga kader.
Contohnya di Kabupaten Bandung Barat, Jawa barat. DPD PKS setempat dan semua struktur di bawahnya menyatakan patuh pada keputusan DPP.
“Pada prinsipnya, seluruh kader dan struktur PKS di Bandung Barat, dapat memahami dan menghormati sepenuhnya keputusan yang sudah diambil DPP PKS. Kami sudah mendapatkan bayanat (penjelasan) secara kronologis proses dan alasan pemberhentian keanggotaan Fahri Hamzah,” ujar Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kabupaten Bandung Barat Rismanto, Kamis (7/4).
Ia menambahkan, para kader mengikuti perkembangan kasus tersebut dan meyakini bahwa Surat Keputusan DPP PKS Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tentang pemberhentian Fahri Hamzah sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di PKS.
“Kami percaya, DPP PKS sudah melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menyikapi persoalan itu. Sesuai aturan partai, semua kader pada jejang apa pun, yang melakukan kekeliruan, akan diberi sanksi dengan prosedur dan proses yang jelas,” ungkapnya.
Ihwal kekompakan kader dalam menyikapi kasus tersebut, Rismanto optimistis Bandung Barat tetap solid dalam ikatan persaudaraan. “Insya Allah, kami tetap beraktivitas seperti biasa dalam menunaikan agenda partai. Bahkan saat ini kami tengah menyiapkan berbagai acara dalam rangka Milad PKS ke-18,” tutur Rismanto.
Begitupun dengan DPD PKS Bekasi. Ketua DPD Heri Koswara mengaku langsung menggelar rapat membahas pemecatan Fahri sehari setelah surat pemberitahuan dari DPP diterima.
Setelah menimbang alasan-alasan yang digunakan DPP, pihaknya nyatakan memahami keputusan memecat Fahri. DPD pun selanjutnya memberi penjelasan kepada kader hingga di tingkat terbawah. “Kami pastikan semua kader saat ini sudah memahami kebijakan partai secara dewasa setelah kami sampaikan alasan pemecatan Fahri secara gamblang,” ucapnya.
- Seleksi PPPK 2024: 2 Kategori Honorer Dipastikan Aman, Gaji Berbeda
- Debitur Diduga Dikriminalisasi Bank Daerah, 8 Tahun Jadi Tersangka
- Pejabat Usul Moratorium Mutasi PNS & PPPK Mulai Berlaku Awal 2025
- Yasonna Mengaku Tak Ditanya Soal Keberadaan Harun Masiku saat Diperiksa KPK
- Baharkam Polri Siapkan Pilot Project Peningkatan Komoditas Jagung di Cianjur
- Kunjungi Kaltim, Delegasi Selangor Jalin Kolaborasi Regional untuk Pencegahan Dengue