Bang Adian Sebut Pemerintah Tak Konsisten, Ini Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu menyebut pemerintah tidak konsisten soal prediksi tentang angka kemiskinan bisa meningkat di atas 9 persen pada 2021 akibat pandemi Virus Corona (COVID-19).
Tudingan Adian itu didasari pernyataan pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2021 tentang kuota elpiji 3 kilogram berjumlah 7 juta metrik ton atau sama dengan 2020.
"Jika pemerintah konsisten, seharusnya subsidi gas tiga kilogram dinaikkan menjadi 7,8 juta metrik ton, bahkan idealnya 8,2 juta metrik ton," ujar Adian pada rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, di Jakarta, Rabu (2/9)
Legislator PDI Perjuangan itu juga menyoroti kalkulasi pemerintah terkait jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebab, pemerintah menyebut jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 3,5 juta orang. Namun, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) justru menyebut jumlah pegawai yang terkena PHK sudah mencapai 6,5 juta orang.
"Jadi, saya kira tidak logis subsidi gas elpiji tetap menggunakan perhitungan yang sama sebelum adanya wabah Covid 19 dan resesi ekonomi," katanya.
Mantan pentolan aktivis mahasiswa 1998 itu menegaskan, jika pemerintah ingin menyelamatkan rakyat miskin, bantuan yang dikucurkan tidak cukup hanya subsidi gaji Rp 600 ribu.
Selain itu, Adian juga menganggap bantuan langsung tunai bagi 2,4 juta bagi pelaku UMKM belum cukup untuk menyelamatkan ekonomi rakyat.
Adian Napitupulu saat rapat kerja Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM menyebut pemerintah tak konsisten.
- Prabowo Diminta Hati-Hati soal Pengalihan Subsidi BBM menjadi BLT
- Pemerintah Berencana Alihkan Subsidi BBM jadi BLT, tetapi
- Komisi II Soroti Peralihan Subsidi BisKita dan Peran Perumda Trans Pakuan
- PLN Indonesia Power Hasilkan Beragam Inovasi untuk Meredam Emisi Ketenagalistrikan
- BNI Investor Daily Summit 2024, Bahlil Buka-bukaan soal Perkembangan Industri Nikel
- Pertamina Patra Niaga Raih 5 Penghargaan Keselamatan Migas 2024