Bang Azis Minta Menteri BUMN Dukung Pemenuhan Bahan Baku Industri PT Pindad
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin meminta Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir mendukung produk dalam negeri yang dihasilkan PT Pindad (Persero) dan menjamin pasokan bahan bakunya.
Dukungan itu perlu diberikan karena PT Pindad kini mampu membuat berbagai kebutuhan strategis negara seperti alutsista, hingga alat-alat pertanian.
Selain membeli produk-produk yang dihasilkan Pindad, dukungan bahan baku juga harus diberikan melalui BUMN terkait seperti PT Krakatau Steel.
"PT Krakatau Steel harus bisa menyediakan raw material kebutuhan PT Pindad itu sendiri. Seperti pelat-pelat baja, ini untuk menekan konten impor," kata Bang Azis dalam keterangan resminya, Senin (12/4).
Dorongan disampaikan politikus Golkar itu lantaran 70 persen produk yang dihasilkan PT Pindad masih menggunakan bahan baku impor.
"Ketersediaan bahan penting. Ini akan mengurangi beban devisa negara yang terbang," ucap Azis.
Selain itu, dia meminta kepada seluruh angkatan di TNI, termasuk institusi negara lainnya membeli produk yang dihasilkan Pindad. Terutama perusahaan yang berada di lingkungan Kementerian BUMN seperti Pertamina agar menggunakan produk dalam negeri.
"Saya minta kepada Menteri BUMN, brother Erick untuk bisa mengatasi itu. Khususnya kepada PT Krakatau Steel bisa memproduksi baja untuk digunakan PT Pindad dengan multiplier effect sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo," ujar Azis. (*/jpnn)
Azis Syamsuddin juga mendoron perusahaan BUMN menggunakan produk yang dihasilkan PT PIndad.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online