Bang Azis: Terapkan Sanksi Tegas Kepada Cakada Pelanggar Protokol Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendukung pemberlakukan sanksi tegas bagi para calon kepala daerah (cakada) yang melanggar protokol kesehatan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan sanksi tersebut dapat membuat para calon kepala daerah untuk lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Saya ingin ada sanksi yang lebih berat dan tegas yang dikenakan kepada para calon kepala daerah pelanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada Serentak 2020,” kata Azis, Kamis (24/9).
Menurut Azis, Partai Golkar siap mendiskualifikasi cakada di internalnya bila melakukan kesalahan seperti melanggar protokol kesehatan. “Tentu sesuai kesalahan dan aturan serta mekanisme internal partai,” ungkap legislator Dapil II Lampung itu.
Menurut Azis, sanksi tegas berguna demi menyelamatkan para cakada, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Ia mengingatkan jangan sampai Pilkada serentak 2020 menjadi sebuah catatan sejarah yang kelam bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pesta demokrasi.
“Semoga setiap partai memiliki komitmen yang sama di Pilkada Serentak Desember 2020 ini agar menjawab keinginan publik sehingga pilkada serentak dapat berjalan bebas dan rahasia, serta, aman, jujur dan adil,” imbuhnya.
Dia mengingatkan adanya kesadaran kolektif khususnya kepada para cakada agar memiliki sikap serta semangat gotong-royong dalam melawan Covid-19. “Caranya sederhana, jadilah ikon influencer dalam mempromosikan protokol kesehatan dengan baik dan benar,” pungkasnya.(boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Aziz Syamsuddin meminta ada sanksi lebih tegas kepada calon kepala daerah pelanggar protokol kesehatan.
Redaktur & Reporter : Boy
- Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Wakil Ketua Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik
- Parlementaria Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang PRIA 2025, Selamat
- Rapat Bareng Komisi IV, Menhut Singgung Perintah Prabowo dan Penertiban PBPH
- APTISI Siap Laporkan Oknum DPR yang Diduga Mainkan Anggaran KIP Kuliah ke MKD