Bang Emrus: Buzzer Mafia Tanah Membolak-balikkan Fakta, Wajib Dilawan

Penyampaian pesan itu tidak boleh berhenti. Dia mengingatkan, buzzer muncul karena ada kekosongan komunikasi.
"Buzzer itu kan membentuk opini publik, dimodali oleh orang di belakangnya. Komunikasi harus dihadapi dengan komunikasi. Buzzer yang negatif harus dilawan dengan konten sosial media yang positif," tutur pendiri lembaga EmrusCorner ini.
Bagaimana caranya? Jadikan perlawanan para pegawai BPN terhadap buzzer itu sebagai salah satu credit point untuk naik jabatan.
"Penilaiannya apa? Misalnya dari follower. Kalau followernya sekian sampai sekian, equivalent dengan sekian nilai. Tentu kontennya juga harus positif bagi BPN," imbuh Emrus.
Sementara keluarga pegawai, bisa diberikan dana promosi untuk melawan para buzzer di medsos.
Salah satu yang bisa digaungkan di medsos adalah kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dengan kepolisian dan Kejaksaan untuk memberantas mafia tanah.
"Itu harus diviralkan, sampaikan kepada publik. Yang sudah diproses di kepolisian dan kejaksaan, atau pengadilan, itu harus diviralkan juga," tegasnya.
Agar koordinasi lancar, Emrus menyarankan Kepala Biro Humas atau Komunikasi langsung berada di bawah menteri. "Dia harus selalu ada "di sisi menteri". Sekarang terlalu jauh dengan menteri," urai Emrus.
Pakar komunikasi Emrus Sihombing mendukung upaya Menteri ATR Sofyan Djalil memerangi mafia tanah dan buzzer yang mendukungnya
- Kejari Muba Tetapkan H Alim dan Amin Mansyur Tersangka Kasus Mafia Tanah
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN
- Menteri Nusron dan APK Didesak Tangani Kasus Sengketa Tanah di Daerah
- Viral Tagar #KaburAjaDulu, Menteri ATR: Menandakan Kurang Cinta Tanah Air
- Komite I DPD Apresiasi Langkah Menteri Nusron Wahid Menyelesaikan Kasus Pagar Laut
- Mendesak Audit Sistem Informasi dan Rotasi Pejabat ATR/BPN Kanwil Jawa Barat