Bang Emrus Nilai Mengganti UN Tak Selesaikan Masalah Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif EmrusCorner Emrus Sihombing menyoroti wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengganti Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang rencananya diterapkan pada 2021.

Praktisi komunikasi politik itu menilai persoalan ganti menteri berganti pula kebijakan sering terjadi di berbagai kementerian sejak era sebelumnya. Menurutnya, ganti menteri berganti pula kebijakan sepertinya akan terjadi lagi di sektor pendidikan kalau wacana penggantian UN diwujudkan Nadiem. Pasalnya, kata dia, era Mendikbud Muhadjir Effendy sebelumnya menerapkan UN.

Menurut Emrus, persoalan ini menunjukkan kebijakan menteri yang satu dengan lainnya atau sebelumnya tidak sejalan. "Karena itu, tidak salah kalau ada pandangan yang mengatakan ganti menteri ganti kebijakan terutama di dalam persoalan pendidikan," kata Emrus, Sabtu (14/12) malam.

Emrus menilai penghapusan, penggantian, maupun tetap mempertahankan UN bukanlah solusi mengatasi persoalan di sektor pendidikan Indonesia. Dia menilai langkah ini hanya seperti berbicara pada level hilir persoalan pendidikan.

Padahal, ungkap Emrus, persoalan hulu pendidikan tidak pernah dibicarakan dan diselesaikan. "Artinya, apakah memang sudah waktunya menghapus UN dengan kondisi pendidikan Indonesia sekarang?" ujarnya.

Emrus menjelaskan masih banyak sektor hulu pendidikan seperti standarisasi mutu pendidikan, ketersediaan guru dari sisi kuantitas dan kualitas, penyediaan fasilitas, gedung, perpustakaan, laboratorium, hingga anggaran yang belum diperbaiki.

Menurutnya, kalau semua itu sudah diperbaiki maka tidak perlu lagi UN. Sebaliknya, kata dia, kalau standarisasi mutu pendidikan, ketersediaan guru dari sisi kuantitas dan kualitas, penyediaan fasilitas, gedung, perpustakaan, laboratorium, hingga anggaran belum dibenahi, maka penghapusan UN akan menjadi persoalan baru.

Karena itu, Emrus menyarankan Mendikbud Nadiem memperbaiki sektor hulu seperti standarisasi pendidikan, ketersediaan guru dari sisi kuantitas dan kualitas, penyediaan fasilitas, gedung, perpustakaan, laboratorium, hingga anggaran terlebih dahulu.