Bang Emrus Nilai Mengganti UN Tak Selesaikan Masalah Pendidikan

"Kalau semua sudah tersedia dan berjalan baik sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan, saya sangat setuju dengan penghapusan UN tersebut," katanya.

Sebaliknya, Emrus menegaskan kalau sektor hulunya belum dibenahi, maka wacana penggantian UN masih perlu dipertanyakan. "Harapan saya kepada Mendikbud (Nadiem) benahi sektor hulu semua persoalan pendidikan," harapnya.

Dia menegaskan soal ada atau tidaknya UN, sebenarnya bukan kebijakan substantif di dalam menyelesaikan persoalan pendidikan. Sebab, ujar dia, seringkali ini menandakan bertindak di level permukaan saja, tetapi tidak pernah membongkar apa yang sebenarnya terjadi di dunia pendidikan.

Dia mengatakan jangankan di pelosok Indonesia, sekolah swasta maupun negeri di pinggiran Jabodetabek saja masih ada persoalan. "Misalnya, saya kemarin berkunjung di sekolah yang menurut saya belum memadai dari jumlah guru, fasilitas yang tersedia, dan sebagainya," ungkapnya.

Karena itu, Emrus berpendapat diperlukan pemikiran matang secara holistik, mendalam, tidak sekadar mengambil keputusan yang sifatnya hilir. "Benahi juga yang di hulu itu," katanya.

Nah, Emrus menegaskan bahwa membenahi sektor hulu tidak cukup waktu lima tahun. Karena itu, ujar dia, diperlukan garis besar haluan negara (GBHN) di dalam semua sektor, termasuk pendidikan.

Menurut dia, atas dasar GHBN itulah menteri sekarang atau maupun yang berikut-berikutnya memiliki semacam garis atau pegangan per lima tahun tentang apa yang harus dilakukan. "Sehingga 20 tahun ke depan pendidikan kita mungkin sudah menyamai di Singapura," kata dia.

Emrus menegaskan langkah-langkah seperti inilah sebenarnya yang paling substantif di dalam menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia. "Bukan meniadakan atau menghapuskan atau tetap mempertahankan UN. Bukan di situ substantif pendidikan kita sekarang," ungkap Emrus. (boy/jpnn)