Bang Fahri Ogah DPR Dicap Buruk Gara-Gara Kasur

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi reaksi negatif atas rencana pengadaan kasus untuk rumah dinas para wakil rakyat yang terhormat. Rencana DPR membeli kasur itu menjadi sorotan karena nilai proyeknya mencapai Rp 12 miliar.
Menurut Fahri, publik juga harus paham bahwa kasur yang dibeli memang banyak. Sebab, saat ini ada 560 anggota DPR.
Jika satu rumah jabatan anggota (RJA) DPR ada 4 kamar, maka akan ada 2240 kasur yang dibeli. "Anda hitung saja tempat tidurnya ada berapa. Jangan lihat besaran anggaran senilai Rp 12 miliar sekian itu," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8).
Simak juga: DPR Beli Ribuan Kasur Baru, Ini Kata Bang Fahri
Fahri pun berharap jangan sampai DPR dicap buruk hanya karena pembelian kasur. Sebab, semua pengadaan barang di DPR juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"DPR itu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) berdasarkan audit BPK dan satu-satunya lembaga yang anggarannya dibuka tiap hari," ucapnya.
Politikus PKS itu lantas mencontohkan, untuk rencana proyek pembangunan gedung parlemen saja didiskusikan selama bertahun-tahun. Hal itu berbeda dengan lembaga negara lainnya yang langsung bisa membuat gedung tanpa diskusi lebih dulu.
Ia justru mengingatkan bahwa DPR merupakan wakil rakyat yang harus mengawasi pemerintah. "Angota dewan ini kan wakil Anda juga. Enggak ada dewan, enggak ada yang ngawasin pemerintah dan tak ada demokrasi," tandasnya.(rka/JPG/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi reaksi negatif atas rencana pengadaan kasus untuk rumah dinas para wakil rakyat yang terhormat.
- Peluang Pertemuan Mega-Prabowo Masih 50:50, Ray Rangkuti Singgung Hasrat Puan dan Dasco
- HNW Usulkan ke Prabowo Terbitkan Keppres yang Tetapkan 3 April sebagai Hari NKRI
- Surya Paloh: Kenapa Kami Tidak Ada di Kabinet Rezim Prabowo?
- Keponakan Jadi Komisaris di BUMN, Surya Paloh Bilang Begini
- Ini Respons Dasco atas Kebijakan Trump soal Tarif Impor
- Kemendagri Tegaskan Komitmen Dukung Kelancaran PSU Pilkada 2024 di 6 Daerah Ini