Bang Rano Minta Anggaran Polri Naik, Nih Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Komisi III DPR menggelar pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Lembaga (KL) tahun anggaran 2022 yang melibatkan tiga mitra yakni Kemenkumham, Kejagung dan Polri pada Senin (7/6).
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan masing-masing institusi yakni Wamenkumham Eddy Hiariej, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.
Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi PKB Moh. Rano Alfath menyayangkan pagu anggaran Polri yang menurun untuk Tahun Anggaran (TA) 2022.
“Dari 112,1 T di tahun 2021 menjadi 97,5 T untuk Pagu Indikatif 2022. Perbandingannya turun 14,6 T,” kata Rano dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (8/6).
Menurut Rano, sudah seharusnya anggaran Polri sebagai aparat penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk terus bertambah.
Hal ini berdasar fakta bahwa tantangan Polri ke depan akan makin berat.
“Beban Polri makin berat. Semakin meningkatnya kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda;,” paparnya.
Pria yang juga Bendahara Umum DKN Garda Bangsa itu menambahkan, dia akan terus memperjuangkan penambahan anggaran untuk Polri.
“Kami di Komisi III sebagai representasi rakyat, akan terus membantu memperjuangkan penambahan anggaran Polri selama memang itu untuk kepentingan yang diperuntukan bagi masyarakat,” ujar dia. (cuy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Rano Alfath mengatakan bahwa harusnya anggaran Polri sebagai aparat penegak hukum terus bertambah.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Lemkapi Sebut Perbuatan AKP Dadang Telah Menurunkan Muruah Kepolisian
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- Kasatreskrim Ditembak Kabag Ops di Sumbar, Kadiv Propam Bilang Begini
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral