Bang Ray Heran Kemendagri Ralat Pernyataan soal Anggaran Janggal DPRD DKI

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti heran dengan pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan temuan kejanggalan Rp 580 miliar dalam draf APBD DKI 2021.
Pasalnya, pernyataan tersebut langsung diralat oleh pihak kementerian yang dipimpin Tito Karnavian.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam proses pembahasan APBD DKI sempat mengkritik adanya rencana kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan gaji DPRD DKI Jakarta.
"Pernyataan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri soal kejanggalan APBD DKI lalu langsung diralat sendiri dengan menyebut sebagai kesalahan pengkodean sebaiknya diselesaikan dengan cara kelembagaan. Sebab, hal ini, berhubungan dengan institusi Pemerintah Pusat (Kemendagri), DPRD DKI dan kepercayaan publik," katanya di Jakarta.
Untuk itu, dia menyarankan, Mendagri memanggil Direktur Perencanaan Anggaran Daerah untuk memastikan bahwa memang ada kesalahan informasi yang disampaikan ke publik.
"Kemendagri menjelaskan secara terbuka di mana kesalahan penilaian atas APBD DKI Jakarta yang dimaksud. Sebab, lazimnya, pernyataan publik tentu saja disampaikan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Jadi pernyataan bantahan sendiri dari Kemendagri itu perlu pendalaman lebih pasti. Agak sulit memahami seorang Direktur Perencanaan Anggaran Daerah bisa lalai dalam menilai satu laporan APBD," ujarnya.
Namun, Ray tetap mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah yang membeberkan adanya temuan yang mereka sebut sebelumnya sebagai kejanggalan dalam APBD DKI. Sekalipun kemudian meralatnya sebagai kesalahan pengkodean.
"Langkah penyampaian terbuka atas satu anggaran yang dinilai janggal kepada publik, sejatinya tetap dilakukan oleh Kemendagri. Sekalipun, untuk kealfaan penyampaian anggaran DKI Jakarta ini terdapat kekeliruan," terangnya.
Sebelumnya, PSI dalam proses pembahasan APBD DKI sempat mengkritik rencana kenaikan gaji DPRD
- Jokowi Cawe-Cawe di Pilpres 2024, Bukti Datang dari Prabowo
- Soal Raja Kecil Melawan Kebijakan Pemerintah, Pengamat: Prabowo Jangan Cuma Galak saat Pidato
- Kinerja Polri Buruk, Ray Rangkuti: Tak Hanya Reposisi, tetapi Perlu Reformasi Polri
- Francine PSI Pertanyakan KPK Beri Rekomendasi Kenaikan Tarif Air Minum PAM Jaya
- PSI Kritik Kenaikan Tarif Air Bersih, Akademisi Beri Penjelasan Begini
- Mendagri Tito Ungkap Alasan Mundurnya Jadwal Pelantikan Kepala Daerah