Bang Ruhut Jadi Curiga ke Jaksa Agung soal Eksekusi Mati, Nih Sebabnya...
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengkritik Kejaksaan Agung terkait eksekusi terhadap empat terpidana mati kasus narkoba. Sebab, eksekusi yang hanya pada empat dari 14 terpidana mati itu justru memunculkan kecurigaan.
"Ah, itulah yang aku kritis pada Kejaksaan Agung ini. Gara-gara hanya empat yang dieksekusi, kan jadi berkembang persepsi yang begitu-begitu, karena takutlah terungkap,” ujar Luhut di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (3/8).
Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, alasan hujan lebat yang menghambat eksekusi juga tidak tepat. “Ini sudah jelas terdaftar 14, jangan juga karena hujan lebat atau apa, kenapa empat yang dieksekusi?" sambungnya.
Yang juga membuat Ruhut heran adalah biasa eksekusi terhadap setiap terpidana mati yang mencapai Rp 200 juta. Sebab, usulan anggaran tentu karena pertimbangan putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht.
Menurut Ruhut, vonis atas ke-14 terpidana mati itu juga sudah inkracht sehingga sudah bisa dieksekusi. "Kenapa tidak dieksekusi 14 napi yang sudah inkracht itu?" ucapnya.
Lebih lanjut Ruhut mengungkap pernyataan Kepala BNN Budi Waseso tentang jumlah terpidana mati kasus narkoba di Indonesia. Ada 150 lebih terpidana mati, dan 70 lebih di antaranya sudah inkracht sehingga tak ada upaya hukum lainnya termasuk 14 nama yang masuk daftar eksekusi gelombang III.
“Jadi muncul bertanyaan besar dari masyarakat. Karena itu Jaksa Agung jangan bikin polemik baru. Ini kan Jaksa Agung bikin polemik baru, Bos!” tegasnya.
Selain itu Ruhut juga menduga batalnya eksekusi atas sepuluh terpidana mati lainnya juga karena ada faktor eksternal. Antara lain surat dari Presiden RI ke-3 BJ Habibie, serta tekanan Uni Eropa dan PBB yang mendesak Indonesia tidak memberlakukan hukuman mati.
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengkritik Kejaksaan Agung terkait eksekusi terhadap empat terpidana mati kasus narkoba. Sebab, eksekusi
- Survei Index Politica: 87,9% Publik Puas dengan Kinerja Kabinet Prabowo-Gibran
- MenPAN-RB & Kepala BKN Bahas Pengangkatan PPPK 2024, Honorer Non-Database Bisa Lega
- Surat MenPAN-RB Terbaru soal Pemindahan ke IKN Terbit, ASN Senang atau Sedih?
- Banjir Pantura, Pemkot Semarang Ungkap Penyebabnya
- Pemerintah Akui Kepengurusan Dekopin di Bawah Komando Bambang Haryadi
- Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Turun Tangan Soal Kebakaran Glodok