Bang Saleh Menyoroti Kebijakan Mewajibkan Tes Antigen, Begini Catatannya
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saleh Partaonan Daulay memberikan catatan atas kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes antigen bagi calon penumpang pesawat dan kereta api.
Saleh berharap, kebijakan itu tidak malah mempersulit masyarakat. Pasalnya, Saleh menerima masukan masyarakat yang sudah menyampaikan komplain terkait kebijakan itu.
"Dari kemarin, saya sudah dapat laporan dari masyarakat terkait ini. Rata-rata mereka mengeluh. Keluhan yang sama juga disampaikan lewat media-media sosial," kata Saleh dalam keterangan resminya kepada awak media, Selasa (22/12).
Kemudian, Saleh menyoroti masa berlaku hasil antigen yang pendek sampai tiga hari. Hasil tes itu tidak bisa dipakai jika seseorang bepergian di atas empat hari.
"Rapid tes antigen ini, kan, lumayan mahal. Jika orang bepergian di atas empat hari, berarti dia harus melakukan tes antigen dua kali,"
Selanjutnya, Saleh memberikan catatan terkait keterbatasan petugas dan fasilitas yang melakukan tes antigen. Pemerintah harus memastikan tidak terjadi antrean panjang melakukan tes antigen di bandara dan stasiun.
"Antrean yang terlalu panjang, banyak di antara masyarakat yang ketinggalan pesawat dan mengganti jadwal penerbangannya. Lagi pula, antrean panjang pasti tidak enak. Apalagi ada penumpang orang tua, anak-anak, dan ibu-ibu hamil," ujar sia.
Berikutnya, Saleh menyoroti tentang biaya untuk melakukan tes antigen. Jika diperlukan, pemerintah menggratiskan biaya melakukan tes antigen.
Saleh menyoroti tentang biaya untuk melakukan tes antigen. Jika diperlukan, pemerintah menggratiskan biaya melakukan tes antigen.
- KPK Ancam Jemput Paksa Anggota DPR Fraksi Gerindra Ini
- Dua Anggota DPR RI Menggugat Cak Imin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ada Apa?
- Tanggapi Polemik Rancangan Permenkes Kemasan Seragam, DPR: Lindungi Tenaga Kerja dan Petani Tembakau
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Puji Roadmap Telkom Indonesia di Raker Komisi VI, Legislator PKS: Paling Lengkap & Bagus
- Rapat Bareng Baleg, DMFI Usul DPR Bisa Bahas RUU Pelarangan Perdagangan Daging Kucing