Bang Taufik Minta Proyek yang Pakai Dana CSR Diaudit
jpnn.com - JPNN.com - Proyek infrastruktur Pemprov DKI yang dibiayai dana CSR tak hanya bermasalah soal transparansi dan pertanggungjawaban keuangan saja. Tenyata, banyak dari proyek-proyek itu yang pengerjaannya tidak beres.
Demikian diklaim Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Menurutnya, sejumlah jalan inspeksi yang dibangun dengan dana tersebut tak rampung. Proyek kacau dan berantakan.
Karenanya, Taufik menuntut dilakukan audit investigasi terhadap proyek-proyek tersebut.
"Selama ini pertanggungjawaban penggunaan dana CSR gelap karena tidak pernah dilaporkan kepada DPRD," kata Taufik saat dihubungi RMOLJakarta, Rabu (28/12).
Pengerjaan proyek tidak beres seperti di Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung di Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat serta Jalan Inspeksi di Kali Apuran, Cengkareng. Semuanya dibangun menggunakan dana sosial perusahaan dari PT Agung Podomoro Land.
Diungkapkan politikus Partai Gerindra itu, sampai sekarang sebagian jalan masih belum dibeton dan berbatu.
Bahkan di Kali Apuran justru hanya dibuatkan turap batu dengan fondasi kayu bambu. Kini turap mulai retak-retak, bahkan batu di bagian fondasi ada yang mulai renggang.
PT APL menggelontorkan dana sebesar Rp 132,2 milliar untuk pembangunan jalan-jalan tersebut. Rp 24,2 milliar diantaranya diperuntukkan untuk pembangunan Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung, dan Rp 108 milliar untuk normalisasi dan pembangunan jalan inspeksi di Kali Apuran.
Dana digelontorkan dua kali. Pertama sebesar Rp 62,1 milliar yang diberikan untuk pembuatan turap dan Jalan Inspeksi tahap 1 di Kali Apuran.
JPNN.com - Proyek infrastruktur Pemprov DKI yang dibiayai dana CSR tak hanya bermasalah soal transparansi dan pertanggungjawaban keuangan saja. Tenyata,
- Usulan Anggota DPRD DKI: Warga Terlibat Tawuran Wajib Ikut Pendidikan Militer
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Panggil Pihak PT PwC Indonesia Advisory
- Pemprov DKI Cabut Bantuan untuk Ratusan Siswa, Anggota DPRD Geram
- 5 Sektor Ini Bakal Dapat Upah Minimum Lebih Besar dari UMP DKI Jakarta 2025
- Pemprov DKI Belum Umumkan Upah Minimum Sektoral 2025, Ini Sebabnya
- Pemprov DKI Bakal Keluarkan Surat Edaran WFH Bila terjadi Banjir di Hari Kerja