Bang Uchok Minta KPPU Usut Proyek Fotokopi di DPR
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memeriksa pengadaan mesin fotokopi oleh Kesekjenan DPR RI.
"Sudah sepatutnya KPPU periksa ini. Sehingga bisa membongkar kenapa yang digunakan harus merek Sharp," kata Uchok, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/5).
Uchok menduga pengadaan mesin fotokopi di Kesekjenan DPR yang dimonopoli satu merek ini sudah berlangsung lama. "Saya kira tidak ada salahnya KPPU masuk ke proyek tersebut dan memeriksanya sebab sudah tidak masuk akal," tegasnya.
Selain itu, Uchok menyarankan masyarakat mengadu ke KPPU agar kasus tersebut bisa segera ditindaklanjuti. "Publik jangan diam saja. Laporkan itu ke KPPU agar masalah menjadi jelas," sarannya.
Selain itu, Uchok juga menyarankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa dengan cermat dan teliti agar proyek ini tidak mubazir. "Setidaknya dengan audit bisa menemukan kebocoran dari proyek ini," imbuhnya.
Uchok membeberkan data pengadaan mesin fotokopi yang pernah dilakukan Setjen DPR antara lain, pengadaan mesin kecepatan sedang penanggung jawab Setjen DPR, nilai proyek Rp 1,2 miliar, pelaksanaan tender 14-21 Oktober 2011. Pengadaan mesin kecepatan tinggi lengkap dengan alat sortir, penanggung jawab Setjen DPR, nilai proyek Rp 1,3 miliar, pelaksanaan tender 14-21 Oktober 2011.
Lalu pengadaan mesin fotokopi kecepatan sedang, penanggung jawab Setjen DPR, nilai proyek Rp 605 juta, pelaksanaan tender 14-21 Oktober 2011.
Pengadaan mesin fotokopi kecepatan tinggi, penanggung jawab Setjen DPR, nilai proyek Rp 5,7 miliar, pelaksanaan tender 14-21 Oktober 2011, dan pengadaan mesin fotokopi kecepatan tinggi lengkap dengan alat sortir Setjen DPR 2016, dengan pagu anggaran Rp 4.125.000.000. (fas/jpnn)
JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memeriksa pengadaan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Dalami Ekspor Batu Bara dari Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai
- Wihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP
- Berita Duka, Ibu Sainah Binti Marzuki Meninggal Dunia
- Sebelum Terapkan Zero ODOL, Ketua MTI Minta Pemerintah Selesaikan Carut Marut Status & Fungsi Jalan
- Inilah Sosok di Balik Kehadiran Shaykh Fadhil Al Jailani di Kongres XIII Jatman
- Menjaga Kelancaran Libur Nataru, Pemprov Jateng Menyiagakan 40 Posko Pemantauan