Bang Uchok Sayangkan Rencana Kenaikan Gaji DPRD DKI di Tengah Pandemi

Jumlah itu melonjak drastis dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp 152.329.612.000 per tahun. Salah satu pos anggaran yang membuat anggaran pegawai DPRD DKI 2021 melambung adalah meroketnya gaji dan tunjangan anggota DPRD.

Tahun ini, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta. Setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta, gaji bersih mereka mencapai Rp 111 juta. Sedangkan, dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp 173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).

Melihat angka-angka tersebut, Uchuk menyebut rencana kenaikan anggaran DPRD sebenarnya layak dipertanyakan. Sebab, seiring berkurangnya pendapatan daerah dari sektor pajak akibat pandemi, akan membuat banyak proyek Pemprov DKI terbengkalai.

“Karena dananya (untuk proyek) tidak ada karena ekonomi belum membaik,” kata dia.

Lagi pula, kata dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun ini merosot.  Merosotnya PAD DKI itu sempat disampaikan Gubernur Anies Baswedan dalam Rapat Musyawarah Pembangunan (Musrembang) April lalu. Saat itu kata Anies, PAD DKI merosot hingga 53%. Terlebih lagi, menurut Anies, pendapatan utama DKI Jakarta memang mengandalkan pajak.

Oleh karena itu, Uchok menilai fungsi pengawasan dari DPRD DKI tidak akan terlalu dibutuhkan tahun depan karena proyek-proyek Pemprov diprediksi akan banyak yang terbengkalai.

“Artinya lagi, anggota dewan tidak akan ada kerjaan besok. Apa yang mau diawasi?”

Ia pun menyarankan, bila DPRD DKI bersikukuh mengesahkan penambahan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus turun tangan.