Banggar akan Panggil Menkeu
Tangapi Keluhan Kepala Daerah Penghasil Migas
Kamis, 04 Februari 2010 – 13:53 WIB
JAKARTA- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengagendakan untuk sesegera mungkin memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) untuk memberikan pejelasan terkait keterlambatan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada sejumlah daerah penghasil Migas. Trimedia menyebutkan jadwal pertemuan Banggar dengan Menkeu harus direalisasikan sebelum pembahasan ABPN-P 2010 dimulai. Karena tujuh kepala daerah penghasil Migas yang hadir saat rapat Banggar, menyuarakan aspirasi yang sama yakni agar utang DBH ke daerah dimasukkan dalam APBN-P 2010.
Anggota Banggar DPR RI, Trimedia Pandjaitan mengatakan pemanggilan itu untuk memberikan kesempatan kepada Menkeu menjelaskan berbagai masalah terkait keterlambatan pembayaran DBH serta perhitungan lifting Migas dan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU).
Baca Juga:
"Saya rasa sangat penting sekali untuk segera memanggil Menteri Keuangan. Karena dari apa yang kita dengar, baik hari ini ataupun saat turun ke daerah, keterlambatan DBH ini sangat mengganggu pembangunan di daerah," kata Trimedia.
Baca Juga:
JAKARTA- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengagendakan untuk sesegera mungkin memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) untuk memberikan pejelasan terkait
BERITA TERKAIT
- Tangani Kasus Aneurisma Arteri Koroner, RS Siloam Kebon Jeruk Lakukan Prosedur IVL Koroner Pertama
- Program MBG Bukti Presiden Prabowo Berkomitmen Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
- BKD Jabar: 400 Tenaga Non-ASN Belum Mendaftar PPPK Tahap 2
- Cerita Nelayan soal Pagar Laut: Dibangun Swadaya untuk Hadapi Abrasi dan Lindungi Tambak Ikan
- Pemerintah Dukung Partisipasi Indonesia di New York Fashion Week
- Tenaga Non-ASN Lolos Seleksi PPPK Kota Semarang Tak Seusai Kualifikasi, Waduh!