Banggar Beri Lampu Hijau untuk Anggaran Pengangkatan CPNS
jpnn.com, JAKARTA - Badan Anggaran DPR memberi lampu hijau kepada pemerintah untuk mengusulkan biaya untuk pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini.
Wakil Ketua Banggar DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa secara kemanusiaan, pengangkatan guru honorer menjjadi CPNS wajib didukung. Sebab, mereka telah berjasa di dunia pendidikan di daerah masing-masing. Kebutuhan hidupnya sebagai masyarakat harus dipenuhi.
“Kalau memang solusi itu (pengangkatan - red) bisa dilakukan, itu baik, tapi jangan ini dijadikan sebagai wacana, atau janji politik lagi. Jadi harus benar-benar terealisasi,” ujar Riefky kepada JPNN.com di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (23/2).
Terkait anggaran pengangkatan CPNS, politikus Demokrat ini optimistis bisa diambil dari efisiensi dana pendidikan yang selama ini tersebar di 17 kementerian. Sebab, dari total 20 persen dana pendidikan dalam APBN (sekitar Rp 400 triliun), hanya 40 persen yang didistribusikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenristek Dikti maupun Kemenag.
“Sebagian besarnya, 60 persen terbesar di kementerian lain. Menurut saya itu harus direformasi. Dana pendidikan harus untuk sektor pendidikan, ya guru, siswa, sekolah,” ucap politikus asal Aceh ini.
Karena itu, katanya, bila pemerintah serius mengangkat guru honorer menjadi CPNS tahun ini, dari sisi anggarannya itu bisa dialokasikan dengan catatan dilakukan reposisi terhadap dana pendidikan hanya untuk kegiatan pendidikan dasar, menengah, atas dan pendidikan tinggi.
“Termasuk tidak hanya siswa tapi juga guru dan sarana prasarananya. Asal itu bukan hanya wacana, nanti kami akan lihat kalau ada APBNP. Apa itu benar dimasukkan dalam usulan pemerintah. Intinya buktikan pada saat pengajuan RUU APBNP, kami akan lihat politik anggarannya apakah berpihak atau tidak dengan pendidikan, terutama guru honorer," pungkas dia.(fat/jpnn)
Teuku Riefky Harsya optimistis anggaran pengangkatan CPNS bisa diambil dari efisiensi dana pendidikan yang selama ini tersebar di 17 kementerian.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Said Abdullah PDIP Kembali Menjadi Ketua Banggar DPR RI
- Demokrat Prioritaskan AHY Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Kementerian Apa?
- Simak, Penjelasan Ketua Badan Anggaran DPR Tentang Kebijakan Fiskal dan Postur APBN 2025
- RUU APBN 2025 Kasih Keleluasaan Prabowo Tambah Kementerian
- Badan Anggaran DPR RI Setujui RUU APBN 2025, Sebegini Target Pendapatan Negara
- Lewat Kegiatan Ini, Pelajar & Mahasiswa Dikenalkan Tugas dan Peluang Karier di Bea Cukai