Banggar DPR Dorong Vaksinasi Covid-19 Gratis Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat
“Jangan berbisnis dengan kesehatan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Politikus Senior PDI Perjuangan ini mengatakan Menkes harus menjalankan mandat sistem jaminan sosial nasional secara menyeluruh, termasuk dalam program vaksinasi covid-19 sebagai manisfestasi jaminan kesehatan dasar rakyat.
“Banggar DPR akan memberikan dukungan anggaran sepenuhnya untuk menjalankan tujuan ini,” imbuhnya.
Dia menambahkan penugasan terhadap PT Bio Farma untuk pengadaan vaksin covid 19 dan yang sedang menjalankan uji klinis fase 3 harus didukung penuh oleh segenap jajaran pemerintahan. Upaya ini sebagai bagian kedaulatan kesehatan rakyat.
Namun begitu, tetap harus mencegah berbagai konflik kepentingan, dan menjalankan tata kelola secara governance.
Lebih lanjut, Said mengatakan program vaksinasi covid19 adalah modal penting bagi upaya pemulihan kesehatan rakyat dan ekonomi nasional.
Oleh karena itu pelaksanaannya harus direncanakan dengan matang serta mempersiapkan manajemen resiko yang mitigatif. Oleh karena itu, segala bentuk potensi kegagalan program ini dalam diantisipasi dengan baik.
“Bila ada warga kita yang memilih vaksinasi covid 19 secara mandiri, diluar skema program vaksinasi covid19 yang dijalankan pemerintah adalah bagian dari hak warga yang bersangkutan dengan berbagai pertimbangannya sendiri, misalnya kebutuhan akan waktu, kemampuan keuangannya yang berlebih, dan lain-lain. Namun secara prinsip konstitusional, negara menyediakan fasilitas gratisnya, soal digunakan atau tidak adalah hak masing masing warga,” pungkas Wakil Rakyat Dapil XI Jawa Timur ini.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Program pengadaan vaksin covid-19 harus menjamin ketersediaan vaksin melalui rencana kerja pengadaan vaksin yang aman untuk kesehatan segenap rakyat Indonesia, akuntabel secara anggaran dan kompetitif secara keekonomian.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024
- Jelang Pencoblosan Pilkada, PDIP Jatim Minta Cakada Bisa Ikut Mengawal Suara
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum