Banggar DPR Kritisi Rendahnya Serapan Anggaran Pendidikan
jpnn.com, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti rendahnya realisasi penyerapan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.
Dalam rapat yang membahas pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2023, Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PDIP Dolfie OFP, mempertanyakan realisasi anggaran pendidikan yang hanya mencapai 16% dari pagu.
Padahal, konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dalan setiap tahun anggaran.
"Nilai 4% yang tidak terealisasi mencapai Rp111 triliun, yang seharusnya dapat digunakan untuk meringankan rakyat memperoleh layanan pendidikan di semua tingkatan, SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi," katanya, Senin (26/8).
Dolfie menambahkan, alokasi 4% yang tidak terserap itu juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa kurang beruntung di sejumlah perguruan tinggi.
"Capaian realisasi pelaksanaan anggaran pendidikan yang hanya 16% telah menghilangkan hak konstitusional rakyat memperoleh pendidikan yang baik," tegasnya.
Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menambahkan, serapan yang kurang maksimal bisa dimaknai sebagai pelanggaran konstitusi dan perlu diperbaiki ke depan.
"Komitmen pemerintah hanya sebatas penganggaran agar mencapai 20%, sedangkan komitmen realisasinya masih belum. Hal ini dapat dianggap tidak sesuai konstitusi," katanya.(chi/jpnn)
Serapan anggaran yang kurang maksimal bisa dimaknai sebagai pelanggaran konstitusi dan perlu diperbaiki ke depan.
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
- P2G Merespons Pernyataan Menkeu Sri Mulyani soal Anggaran Pendidikan
- Dorong Indonesia Emas, EF Beri Pelatihan Bahasa Inggris untuk Guru Sekolah Negeri
- Acer Smart School Awards Kembali Digelar di 2024, Dorong AI untuk Kemajuan Pendidikan
- Pendidikan Jadi Salah Satu Sektor Besar, Tapi Australia Akan Batasi Jumlah Pelajar Internasional
- Sekolah Asrama Taruna Papua, Ikhtiar Mendidik Anak-anak dari Suku Terpencil Menembus Garis Batas
- Said Abdullah: RAPBN 2025 Akan Menjembatani Dua Pemerintahan