Banggar DPR Kunker ke Jabar, Kang Cucun: Keadilan Fiskal Bagi Daerah Segera Diwujudkan

Oleh sebab itu, bupati/wali kota harus tetap update dengan perubahan kebijakan dan berkoordinasi dengan Pemerintah pusat agar pengajuan TKDD sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tata kelola yang baik.

Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum menjelaskan pihaknya saat ini fokus untuk mencari pemecahan masalah dan rekomendasi untuk perbaikan TKDD.

Pada kesempatan tersebut dia UU mengungkapkan Jawa Barat ke depannya memiliki banyak rencana pembangunan yang memerlukan banyak bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat.

“Kami berharap kunjungan Banggar DPR RI bisa melihat langsung proses pembangunan yang sedang berlangsung di Jawa Barat,” ujar Wagub Jabar.

Wakil Bupati Cirebon menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi pemkabnya. 

"APBD Kabupaten Cirebon sudah tidak bisa lagi mencukupi untuk membiayai pembangunan yang semakin meningkat".

Selain itu, DAK yang diperuntukkan bagi Kabupaten Cirebon, sering kali tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun oleh pemerintah Kabupaten Cirebon.

Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Gerindra Mulyadi mengungkapkan banyak proyek pembangunan yang mangkrak di Jawa Barat, di antaranya proyek jalan Cisumdawu yang kemudian menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat. Termasuk juga pengelolaan tempat pariwisata dan akses jalan puncak yang berdampak kemacetan sehingga banyak keluhan dari masyarakat sekitar.