Banggar DPR Kunker ke Jabar, Kang Cucun: Keadilan Fiskal Bagi Daerah Segera Diwujudkan
Anggota Banggar DPR RI dari FPKS Ecky Awal Mucharam menyampaikan instrumen fiskal baik yang ada di pusat dan daerah pada dasarnya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga harus memperhatikan prioritas kebijakan bagi daerah. "Jangan sampai kebijakan pusat mengorbankan fiskal daerah untuk kepentingan jangka pendek dan tidak prioritas," ujar Ecky.
Untuk menjawab permasalahan yang disampaikan oleh kepala daerah di Jawa Barat, Astera Primanto Bhakti, Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat mengatakan UU HKPD yang baru saja disahkan akan bisa menjawab permasalahan daerah selama ini.
Melalui empat pilar antara lain meminimalkan ketimpangan daerah, harmonisasi kebijakan fiskal pusat-daerah, peningkatan kualitas belanja daerah dan penguatan sistim perpajakan dan retribusi daerah. Oleh karena itu, ke depan TKDD akan lebih efektif untuk memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto menyampaikan stabilitas ekonomi Jawa Barat terjaga dengan baik. Keberadaan TPID sangat efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Barat.(fri/jpnn)
Menurut Kang Cucun, seluruh kepala daerah harus memanfaatkan pertemuan ini untuk menyampaikan permasalahan fiskal yang dihadapi sehingga keadilan fiskal bagi daerah bisa segera terwujud.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- RI Sulit Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Kalau Mengandalkan Kapasitas Fiskal
- Pimpinan DPR Mendukung Rencana Sekolah Negeri-Swasta Gratis di Jakarta
- Anggota DPD RI Ning Lia Bertemu Penjabat Gubernur Jatim untuk Serap Aspirasi untuk Kemajuan Daerah
- Guru Honorer Didesak Bayar Denda Rp 50 Juta, Pimpinan DPR Minta Polri Bertindak
- Soal Guru Honorer Jadi Pelaku Pemukulan, Wakil Ketua DPR Singgung Restorative Justice