Banggar DPR: Pemerintah Harus Persiapkan Tameng APBN

“Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan, BBM diturunkan Rp600 per liter dan pada saat yang sama dikenai cukai Rp 100 per liter,” terang Said.

Selain itu, pemerintah perlu memperluas basis pengenaan cukai. Misalnya, minuman berpemanis dan penggunaan ponsel. Dalam situasi sulit, kebijakan substitutif seperti ini akan terasa sangat penting. Namun hal ini perlu dikomunikasikan dengan stakeholder terkait agar implementasinya berjalan mulus.

Kedua, pemerintah perlu memangkas belanja kementerian lembaga sebesar 15 persen, khususnya yang menyangkut perjalanan dinas terutama ke luar negeri, dan pertemuan skala besar. Hal ini sejalan dengan program social distancing guna menekan penularan Covid-19.

“Langkah ini sekaligus untuk mewujudkan rasa empati kita, para penyelenggara negara kepada rakyat,” tukas Said.

Ketiga, stimulus kedua yang baru saja digulirkan dinilai belum menyentuh industri pariwisata dan sektor ikutannya yang paling terpukul akibat wabah ini. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan stimulus pajak, terutama pajak daerah.

Keempat, pagu subsidi minyak dan elpiji pada 2020 sebesar Rp75,3 triliun. Untuk meringankan besaran subsidi energi, pemerintah sebaiknya segera merealisasikan kebijakan B40 untuk meringankan subsidi minyak.

“Termasuk mempercepat peralihan konsumsi elpiji agar beban subsidinya pada 2020 bisa berkurang,” kata Said.

Terakhir, mengubah skema kebijakan impor kuota ke impor sistem tarif. Dengan begitu, negara berpotensi mendapatkan penerimaan dari tarif masuk. Cara ini jauh lebih akuntabel dan menguntungkan, serta memperkecil celah perburuan rente.