Banggar DPR Tak Diajak Bahas Mobil Dinas

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Aziz menolak tuduhan bahwa institusinya merestui pembelian mobil dinas (Mobnas) pejabat tinggi negara. Menurutnya, pembelian mobil dinas pejabat tidak pernah dibahas dalam rapat Badan Anggaran. Dalam rapat, pemerintah hanya memunculkan besaran pajaknya saja sebesar Rp62,5 miliar.

"Saat rapat Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, 3 November 2009 lalu, Sri Mulyani hanya memunculkan pajak saja sebesar Rp62,5 milyar. Itu diajukan Menteri Keuangan dalam rapat November 2009. Itu hanya pajak untuk pembelian mobil pejabat negara. Belum harga mobilnya," kata Harry Azhar Azis, di Jakarta, Selasa (29/12).

Ditanya soal harga mobil, Harry mengaku tidak tahu karena menteri keuangan tidak pernah memunculkan itu dalam rapat. "Dalam pos-pos anggaran yang diajukan, tidak ada item yang berbunyi pembelian mobil dinas baru untuk pejabat. Mungkin dimasukkan dalam pembelian barang lain-lain, tidak pernah spesifik tercantum item pembelian mobil dinas," tegasnya.

Ia mensinyalir, dengan disetujuinya pajak, lalu diartikan oleh Menkeu anggaran induknya juga disetujui. "Seharusnya tidak seperti itu, belum tentu pajaknya disetujui, kemudian anggaran intinya juga disetujui. Bahkan, biasanya dalam anggaran pembelian barang sudah termasuk pajaknya. Bukan pajaknya yang didahulukan," tandasnya.