Banggar DPR Tanggapi Usulan Prioritas Kebijakan Fiskal 2025
Oleh: Said Abdullah - Ketua Banggar DPR RI
Periode 2015-2023 nilai ekspor gas alam kita mencapai 70,2 miliar USD.
Dalam jangka pendek, transformasi energi kita yang bersandar ke minyak bumi termasuk LPG harus di geser ke listrik, sebab kita memiliki produksi listrik yang besar, dan ditopang oleh suplai batu bara yang memadai.
Namun kebijakan energi tidak boleh terhenti di listrik, sebab transformasi pembangkit listrik PLN tidak boleh hanya bertumpu pada PLTU.
Oleh sebab itu, bauran kebijakan energi baru dan terbarukan kedepan harus lebih progresif.
Pada tahun 2015 bauran energi terbarukan masih 4,9 persen, di tahun 2022 bauran energi terbarukan mencapai 12,3 persen, meskipun tumbuh baik, namun butuh lompatan yang lebih besar, karena itu dibutuhkan kebijakan afirmasi.
Idealnya proporsi bauran energi baru dan terbarukan lima tahun kedepan minimal mencapai 30 persen.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Tenaga kerja kita yang bekerja saat ini berjumlah 142,1 juta, ironisnya 54,6 persen di antaranya lulusan SMP ke bawah.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan Pidato Presiden Joko Widodo menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2025 kepada DPR RI pada Jumat (16/8/2024).
- BRI Danareksa Sekuritas dan Wamenkeu Bahas RAPBN 2025
- DPR Desak Kemenkes Tinjau Kembali PP 28/2024 & RPMK Terkait Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
- Badan Anggaran DPR RI Setujui RUU APBN 2025, Sebegini Target Pendapatan Negara
- Irwan Yakin Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara Bisa Tuntas Periode Ini
- Korban Bullying Buka Suara di DPR, Sebut Pelaku Anak Ketua Partai
- Bersepeda dari Batang ke Jakarta, Yoyok Rio Sudibyo Siap Menjalankan Tugas sebagai Anggota DPR RI