Banggar DPR Tanggapi Usulan Prioritas Kebijakan Fiskal 2025

Oleh: Said Abdullah - Ketua Banggar DPR RI

Banggar DPR Tanggapi Usulan Prioritas Kebijakan Fiskal 2025
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Foto: Humas DPR

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja kita terserap di sektor informal.

Dengan demikian, kita belum mendapatkan manfaat maksimal dari bonus demografi.

Index Pembangunan manusia kita masih peringkat 6 ASEAN, dibawah Singapura, Brunai, Malaysia, Thaiand dan Vietnam.

Balita, sebagai generasi masa depan kita masih mengalami prevalensi stunting sebanyak 21 persen.

Afirmasi untuk memperbaiki kualitas SDM sebagai daya saing utama harusnya jadi perhatian utama kedepan. Setidaknya kedepan index pembangunan manusia kita bisa melampaui Vietnam,Thailand, dan Malaysia.

4. Infrastruktur 

Kebijakan fiskal harus mendorong penguatan program infrastruktur, terutama infrastruktur yang menopang ketiga program di atas.

Dengan demikian belanja infrastruktur bisa lebih fokus, apalagi kita tidak memiliki ruang fiskal yang longgar karena tergerus berbagai kewajiban mandatori, subsidi, dan kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang.(***)

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan Pidato Presiden Joko Widodo menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2025 kepada DPR RI pada Jumat (16/8/2024).


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News