Banggar Minta Pemerintah Adil

JAKARTA— Setelah menerima tujuh Gubernur daerah penghasil Migas pada rapat dengar pendapat, Kamis (4/2), Badan Anggaran DPR RI akan meminta pemerintah agar bersikap adil. Karena ternyata hutang pemerintah kepada pemerintah daerah sangat berdampak luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil Migas.

"Sangat ironis, daerah penghasil Migas tapi masih banyak rakyatnya yang miskin. Padahal mereka sebenarnya punya anggaran tapi masih belum dilunasi oleh pemerintah pusat. Harusnya pemerintah bersikap adil. Jangan dulu bayar hutang luar negeri sebelum hutang DBH dalam negeri dilunasi," tegas Wakil Ketua Banggar DPR RI, Tamsil Linrung pada JPNN usai RDP.

Tamsil pun memastikan Banggar akan segera mengagendakan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk mengetahui kendala apa sebenarnya yang terjadi hingga DBH daerah penghasil Migas terlambat dicairkan. "Termasuk juga akan kita sampaikan kepada komisi terkait perihal masalah-masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah hari ini agar segera dicarikan solusi," katanya.

Sementara itu, anggota Banggar yang juga politisi PPP, Epiardi Asda mengatakan pemerintah daerah penghasil Migas tetap harus bisa bersabar menunggu pencairan. Selain itu, daerah ini juga diminta untuk tetap memikirkan nasib negara bila terus didesak melunasi hutang bagi daerah-daerah penghasil.