Bangun Infrastruktur, Tarik Utang Rp 39 T

Ketiga, pembangunan infrastruktur Oseanografi yang dibiayai dengan pinjaman dari Prancis. Keempat, pengembangan transportasi publik di Jakarta atau mass rapid transportation (MRT) yang dibiayai pinjaman dari Jepang. Kelima, pemberdayaan petani melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang dibiayai pinjaman Bak Dunia.

Keenam, pembangunan di kawasan Indonesia Timur yang dibiayai dengan pinjaman pemerintah Australia. Ketujuh, pembangunan Waduk Jatigede dari pinjaman pemerintah Tiongkok. Kedelapan, pembangunan Waduk Citarum yang dibiayai dengan pinjaman dari ADB. Kesembilan, pengembangan Pelabuhan Belawan dari pinjaman IDB.

Agus mengatakan, selain untuk pembangunan infrastruktur, pinjaman luar negeri itu berupa subsidiary loan agreement (SLA) yang akan diteruskan kepada badan usaha milik negara (BUMN). "Ini untuk tiga BUMN," ucapnya.

Pertama, SLA diberikan untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) guna pembangunan infrastruktur listrik sebesar Rp 4,10 triliun. Kedua, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 803,2 miliar. Ketiga, PT Pertamina sebesar Rp 499,5 miliar. (owi/c4/kim)