Bangun Jalan 1.700 Km dan Tujuh Pos Perbatasan

jpnn.com - JAKARTA -  Banyaknya warga perbatasan yang menyeberang dan memilih tinggal di Malaysia membuat pemerintah Indonesia membuat kebijakan baru. Tak lama lagi pemerintah akan membangun wilayah perbatasan.

Rencana itu, kemarin (18/11) dibicarakan di tingkat menteri antara Mendagri Tjahjo Kumolo dengan Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Basuki Hadimoeljono di kantor Kementerian PU.

Pertemuan tersebut digelar sekitar satu setengah jam, dari pukul 13.00 hingga pukul 14.30. Selain kedua menteri, tampak juga Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Triyono Budi Sasongko serta pejabat kedua kementerian.

Ditemui setelah rapat tertutup tersebut, Menteri PU Basuki Hadimoeljono menuturkan, pertemuan ini merupakan tindaklanjut rapat kabinet yang dilakukan Senin (16/11).

Hasilnya, dalam rapat ini ada sejumlah proyek yang akan dilaksanakan dan melanjutkan yang telah dimulai. "Proyek itu kami terus matangkan, kecuali untuk yang sudah berlangsung, hanya perlu percepatan," terangnya.

Proyek-proyek tersebut di antaranya, pembangunan jalan nasional di Kalimantan Utara hingga Kalimantan Timur sepanjang 1.700 km. Untuk proyek jalan ini memang telah dimulai tahun lalu.

"Anggarannya setiap tahun perlu sekitar Rp 7 triliun, tapi ini untuk jalan diperbatasan. Bukan hanya jalan di Kalut-Kaltim," jelasnya.

Proyek lainnya, berupa pembangunan tujuh pos perbatasan yang tersebar di Entikong, Aru, Skouw, dan Nanga Badau. Lalu, ada juga proyek pembangunan rumah murah di kawasan perbatasan, targetnya untuk 2015 ada 1.000 unit yang dibangun.