Bangun Jalan di Perbatasan Butuh Rp 4 T

Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kaltim Husinsyah menyebutkan, dirinya beberapa waktu lalu sudah melakukan pembahasan dengan tiga kabupaten di perbatasan. Yakni, Kutai Barat, Malinau, dan Nunukan. Salah satu hasil pertemuan itu, kata dia, disepakati segera membangun jalan yang menghubungkan kawasan-kawasan yang masih terisolasiâ€"tak ada jalan darat. Seperti, yang di Kutai Barat dari Desa Long Lunuk Baru, Kecamatan Long Pahangai ke ibu kota kecamatan. Maupun dari Kecamatan Long Pahangai ke ibu kota Kecamatan Long Apari. "Kita sudah menginventarisasi, mana yang akan diprioritaskan,"katanya, kemarin.

Yang jelas, sambung dia, setelah ada kesepakatan pembangunan infrastruktur tersebut, pihaknya juga menyetujui soal mekanisme penganggarannya. Misalnya, pada ruas bagian mana saja pembangunan jalan yang dibiayai Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim, dan pemkab masing-masing. “Soal pembangunan jalan ini (di kawasan perbatasan) kendala kita adalah anggaran," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Rusmadi mengatakan, untuk pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kaltim dibutuhkan dana sekira Rp 27 triliun. Dana ini untuk alokasi infrastruktur hingga pengembangan ekonomi rakyat. Itu adalah angka ideal untuk  menciptakan perbatasan sesuai dengan keinginan, yakni sebagai beranda terdepan Indonesia.  Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan adalah pekerjaan kompleks. Karena, setidaknya ada tiga aspek yang harus dijalankan secara bersamaan. Yakni, infrastruktur, ekonomi masyarakat, serta pertahanan keamanan. (far)