Bangun Kembali Sulteng PascaBencana, Kementerian PUPR Lakukan Rehabilitasi & Rekonstruksi

jpnn.com, SULAWESI TENGAH - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditugaskan menata dan membangun infrastruktur publik dan kawasan permukiman berupa hunian tetap (huntap).
Salah satunya yakni membangun huntap pascabencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kerusakan bangunan akibat bencana Sulawesi Tengah mencapai 100.028 unit rumah, 11.788 di antaranya berada di ZRB.
Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah sempat terhenti karena pandemi COVID-19, namun kini di masa adaptasi kebiasaan baru mulai dikebut kembali. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan.
Menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya, Ditjen Cipta Karya bersama Ditjen Perumahan Kementerian PUPR membangun huntap relokasi dan infrastruktur permukimannya, yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu skala besar, satelit, dan mandiri.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak tetapi juga melakukan pendekatan kepada warga.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan upaya untuk membangun kembali Sulawesi Tengah yang tangguh terhadap bencana. Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama, terhadap bencana,” ucap Menteri Basuki.
Pembangunan Huntap Duyu di Kota Palu dan Huntap Pombewe di Kabupaten Sigi dikategorikan skala besar, sedangkan Huntap Tondo-1 dibangun oleh pemerintah kota.
Ada empat strategi utama yang diterapkan Kementerian PUPR dalam penanganan kawasan khusus di Sulawesi Tengah pascabencana.
- Pak Bas Bantah Kabar Mundurnya Pejabat OIKN Akibat Efisiensi Pemerintah
- Siapa Bilang IKN Mangkrak? Maret, Seluruh Anak Buah Pak Bas Sudah di Sana
- Kelanjutan Proyek IKN 2025, Prabowo Setujui Anggaran Sebanyak Ini
- Prabowo Setujui Anggaran Rp 48,8 T untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
- Basuki Undang Prabowo Groundbreaking Proyek Rp 6,5 Triliun di IKN
- Masjid Negara IKN Bisa Digunakan untuk Salat Tarawih pada Ramadan Tahun Ini