Bangun Ruang Baru, Satu Kamar Satu Miliar

JAKARTA - Ketua DPR RI Agung Laksono menyatakan bahwa proyek renovasi ruangan kerja anggota DPR yang memakan biaya Rp 33 miliar lebih tidak bisa dihentikan. Namun demikian, Agung tetap tidak mempermasalahkan jika ada anggota DPR yang menolak ruangan kerjanga direnovasi.

"Renovasi ruangan anggota memang sudah berjalan. Bahkan sampai saat ini, katanya, sebanyak  232 ruang dari 550 ruang kerja anggota 550 anggota, sudah selesai direnovasi. Karena itu pekerjaan tersebut tidak bisa dihentikan," ujar Agung di gedung DPR RI Jakarta, Senin (17/11).

Ditanya tentang adanya sejumlah anggota dewan yang menolak ruangannya direnovasi, Wakil Ketua Umum Golkar ini tidak mempermasalahkannya. Yang pasti, katanya, proyek tersebut tetap tak bisa dihentikan. Hanya saja saat disinggung tentang besarnya anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut, Agung mengatakan bahwa pihaknya tetap akan melakukan evaluasi. "Karena itu kita lakukan rapat konsultasi untuk evaluasi terutama agar dilakukan penghematan, setidaknya Rp33 milyar itu betul-betul efektif," tandasnya.

Dalam kesempatan itu Agung Laksono juga mempersilakan KPK untuk menginvestigasi pelaksanaan proyek renovasi itu. "Saya tidak mau menutup-nutupi. Saya persilakan KPK melakukan pemeriksaan," sambungnya. Sementara Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh menyebutkan, anggaran sebanayk Rp 33 miliar itu bukan hanya untuk renovasi saja namun juga untuk penambahan 10 ruangan baru bagi anggota DPR periode mendatang. Namun yang mengejutkan, anggaran untuk penambahan 10 ruang itu mencapai Rp 10 miliar.

Menurut penganti Faisal Djamal di kursi Sekjen DPR itu, biaya penambahan 10 ruangan baru yang mencapai Rp 10 miliar dikarenakan adanya pekerjaan berat terkait system mekanik dan elektrik seperti AC dan semacamnya yang besarnya sampai Rp7,7 milyar. "Sedangkan renovasi untuk 546 ruang anggota menelan biaya Rp9,150 milyar atau rata-rata memakan biaya Rp16 juta per ruangan.