Bank Dunia Kucurkan Dana Negara Berkembang Rp 494 T

Rahmat mengatakan ke depan desain utang Indonesia memang akan diarahkan untuk memperbesar porsi penerbitan surat utang di pasar domestik. Penerbitan ini perlu karena pemerintah masih harus melunasi utang-utang luar negeri terdahulu. "Kita merefinancing pinjaman luar negeri dengan SBN," kata pejabat yang dalam dua pekan ke depan akan dilantik menjadi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dia menambahkan, seandainya APBN sudah surplus sekalipun, pemerintah tetap masih perlu menerbitkan surat utang. Penerbitan ini lebih ditujukan untuk memperdalam pasar obligasi domestik. "SBN tetap kita terbitkan sebagai benchmarking (acuan) untuk obligasi korporasi dan obligasi lainnya," kata Rahmat.

Dia menambahkan, pinjaman luar negeri, terutama dari lembaga multilateral tetap tidak bisa dihapuskan begitu saja meskipun kelak fiskal sudah mencatat surplus. Pemerintah bisa membutuhkan keahlian dari lembaga-lembaga penyalur utang seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang biasa memberikan asistensi. Ia member contoh Tiongkok yang masih mau menerima utang meskipun anggarannya surplus. "Karena dia (Tiongkok) butuh bantuan expertise di bidang-bidang tertentu," katanya.

Hingga Mei 2012, total utang pemerintah mencapai Rp 1.944,14 triliun, atau lebih tinggi dibanding posisi akhir 2011 sebesar Rp 1.803,49 triliun. Utang luar negeri mencapai Rp 639,88 triliun. Sedangkan utang dalam bentuk SBN mencapai Rp 1.304,26  triliun. (sof)