Bank Indonesia: Ada Peningkatan Kredit Konsumsi, Modal Kerja hingga Investasi

jpnn.com, JAKARTA - Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) terbaru mengindikasikan adanya peningkatan penyaluran kredit pada triwulan II-2021.
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyatakan, peningkatan terindikasi dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 93,3 persen atau meningkat dari 30,4 persen pada triwulan I-2021.
"Peningkatan tersebut akan didorong oleh kredit konsumsi, diikuti oleh kredit modal kerja, dan kredit investasi," kata di Jakarta, Rabu (21/4).
Erwin menjelaskan standar penyaluran kredit pada triwulan II-2021 juga diperkirakan tidak akan seketat periode sebelumnya, terutama dari sisi premi kredit berisiko, agunan, dan persyaratan.
Hal itu terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) yang mencapai sebesar 2,8 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan empat persen pada triwulan sebelumnya.
"Aspek kebijakan penyaluran yang diperkirakan tidak seketat triwulan sebelumnya, antara lain premi kredit berisiko, agunan, dan persyaratan administrasi," ujar dia.
Secara keseluruhan, hasil survei mengindikasikan responden tetap optimistis terhadap pertumbuhan kredit untuk keseluruhan 2021 dengan perkiraan bisa mencapai enam persen pada akhir tahun.
"Optimisme tersebut antara lain didorong oleh kondisi moneter dan ekonomi, serta relatif terjaganya risiko penyaluran kredit," kata Erwin. (antara/jpnn)
Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) terbaru mengindikasikan adanya peningkatan penyaluran kredit pada triwulan II-2021.
Redaktur & Reporter : Elvi Robia
- Hasil Survei Cigmark Tentang Ketua Wantimpres, Setia Darma: Jokowi Cocok dan Layak
- Dukung Pertumbuhan Kredit Digital, CBI Luncurkan Income Predictor & Debtor Insight
- Pramono Dorong Peran Bank DKI Mengimplementasikan QRIS Tap NFC Bank Indonesia
- Survei LPI, Boni Hargens: Jokowi Tepat Jadi 'Penasihat Agung' Presiden Prabowo
- bank bjb Permudah Penukaran Uang Jelang Lebaran Lewat SERAMBI
- Cadangan Devisa Turun Tipis Dipengaruhi Pembayaran Utang Pemerintah