Bansos Hanya Salah Satu Anggaran yang Dimainkan

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronal Rofiandi mengatakan, serangkaian kasus yang menjerat Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan melibatkan sejumlah anggota DPRD, merupakan bentuk korupsi politik.

"Korupsi politik itu selalu terkait dengan modal menjadi calon kepala daerah dan modal menjadi calon legislatif. Bansos hanya salah satu yang dimainkan," ujar Ronal kepada JPNN kemarin (16/11).

Anggota Koalisi Anti Mafia Anggaran itu mengatakan, selain bansos, biasanya mereka juga mencari modal politik dari proyek-proyek, gratifikasi, dan bahkan biaya perjalanan dinas.

Jadi, menurut Ronal, selama pelaksanaan pilkada dan pileg masih menguras kantong para calon, maka selama itu pula korupsi politik akan terus terjadi. "Dan itu bukan hanya fenomena di Sumut. Di banyak daerah juga terjadi," kata Ronal.

Diberitakan sebelumnya, sejak 2012 hingga 2015 Sumut selalu menempati posisi teratas daftar daerah terkorup berdasar kajian sejumlah lembaga pemerhati penyelewengan uang rakyat.

Gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo Nugroho saat ini menjadi tersangka empat kasus sekaligus. Yakni kasus suap hakim PTUN Medan, kasus suap penanganan perkara bansos yang diusut kejaksaan agung, dan kasus suap penggagalan interpelasi di DPRD Sumut. Ketiga kasus itu ditangani KPK. Terakhir, Gatot menjadi tersangka kasus bansos dan dana hibah yang ditangani kejaksaan agung.

Selasa (10/11), KPK menahan Saleh Bangun, Ajib Shah, Chaidir Ritongga, dan Sigit Pramono Asri. Disusul penahanan Kaban Kesbangpollinmas Sumut Eddy Sofyan oleh kejaksaan agung dalam kasus bansos dan hibah, pekan lalu.

Di saat bersamaan, tim penyidik KPK dan kejaksaan agung secara terpisah melakukan pemeriksaan saksi dan penggeledahan di beberapa tempat di Medan. (sam/jpnn)