Bansos Jangan Dijadikan Alat Politik untuk Meraup Suara pada Pilpres 2024
jpnn.com, JAKARTA - Bantuan sosial (Bansos) pemerintah di tengah pemilu dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan elektoral.
Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan berkampanye dengan narasi agar rakyat memilih Prabowo-Gibran agar Bansos dan BLT dilanjutkan.
Peneliti senior BRIN Prof. Lili Romli menilai kampanye seperti itu tidak etis. Untuk menyejahterakan rakyat, kata dia, seharusnya tidak mengandalkan Bansos.
Dia menilai kampanye model ini justru ingin melestarikan kemiskinan.
“Ini bisa dikatakan mereka ingin agar rakyat tetap miskin sehingga tergantung terus pada Bansos. Ini bentuk politik populis yang salah kaprah,” tegas Prof Lili Romli di Jakarta, Kamis (14/12/2023).
Menurut dia, kampanye politik seharusnya berfokus pada upaya menyejahterakan rakyat seperti penciptaan lapangan usaha bagi rakyat, lapangan pekerjaan, peningkatan pendidikan sehingga rakyat bisa keluar dari jerat kemiskinan.
“Bukan terus-menerus melestarikan bansos,” ujarnya.
Dia menilai program Bansos kini melenceng dari tujuan awal. “Sekarang Bansos sudah bersifat politis, sudah ditunggangi politik,” ujar Lili.
Bantuan sosial (Bansos) pemerintah di tengah pemilu dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan elektoral.
- Pemkot Serang Hentikan Penyaluran Bansos, Daerah Lain Bagaimana?
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai
- KPK Peringatkan Pemprov: Setop Money Politic Berkedok Bansos!
- KPK Diminta Pelototi Mutasi Massal Camat di Jakarta Menjelang Pilkada
- Jika Terpilih jadi Gubernur, Ridwan Kamil Janjikan Warga Dapat Bansos Double
- Mendagri Tito Setuju Penyaluran Bansos Ditunda Selama Pilkada, Siap Terbitkan Surat Edaran