Bansos Kaltim Rp 123 M Dipertanyakan BPK

JAKARTA - Sebanyak Rp 123.389.630.820 dana bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Kaltim sampai tahun anggaran 2007, tak jelas pertangungjawabannya. Jumlah ini hampir setengahnya dari total realisasi bansos 2007 senilai Rp 261.801.902.089, baik untuk organisasi kemasyarakatan maupun untuk partai politik. Yang cukup mengagetkan, hal ini disebabkan di antaranya karena dalam perumusannya hanya berdasarkan permohonan lisan legislatif (DPRD).

"Panitia anggaran (panggar) tak memenuhi aturan tentang penganggaran bansos," ucap Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Anwar Nasution, dalam paparan hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2008.

Dari hasil pemeriksaan BPK pula, lanjut Anwar, sebenarnya alokasi anggaran bansos 2007 di Kaltim itu mencapai Rp 284.513.900.000. Sedangkan penerima bansos yang belum mempertanggungjawabkan selama 2006 sebesar Rp 37.963.230.820, serta sebesar Rp 85.426.400.000 untuk tahun 2007.

Dipaparkan Anwar, sebanyak Rp 19,340 miliar di antaranya adalah penerima bansos yang nilainya di atas Rp 150 juta. Jumlahnya 29 organisasi, yayasan atau lembaga. Urutan 10 tertinggi adalah JPK-PNS (Bapor Korpri) senilai Rp 6 miliar, TVRI Kaltim (Rp 2,763 miliar), PKBI Kaltim (Rp 1 miliar), RRI Samarinda (Rp 750 juta), PKBI Daerah Kaltim (Rp 600 juta), pembangunan Masjid Al-Huda (Rp 550 juta), PKK Provinsi Kaltim (Rp 500 juta), Yayasan Tunas Kelapa (Rp 500 juta), pembangunan Masjid Ar-Rasyidin Loa Bakung (Rp 500 juta), serta Panitia Natal Bersama Provinsi sebesar Rp 500 juta.