Bansos Kaltim Rp 123 M Dipertanyakan BPK

BPK juga menemukan bukti bahwa bansos senilai Rp 12,330 miliar dikucurkan pada penerima yang tahun sebelumnya juga sudah menerima. Padahal mereka belum mempertanggungjawabkan digunakan untuk apa saja uang tersebut. Angkanya juga besar, yakni Rp 5.514.500.000 di tahun 2006, dan meningkat jadi Rp 12,330 miliar di tahun 2007. Ditemukan pula sebanyak 29 organisasi yang baru membuat akta pendirian - yayasan, lembaga dan atau organisasi - pada saat pencairan bansos. Nilai total bansos untuk 41 organisasi adalah Rp 4,060 miliar, dengan besar antara Rp 90 juta sampai Rp 10 juta.

Sementara, berdasarkan konfirmasi Biro Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Panitia Anggaran, diketahui dalam penganggaran bansos lebih banyak didominasi DPRD. Yang diajukan lewat Biro Sosial dan Pemberdayaan Perempuan hanya 20 persen selama tahun anggaran 2007. Hal ini yang menjadi penyebab utama adanya organisasi atau lembaga yang baru membuat - atau bahkan tak memiliki akta pendirian - bisa menerima bansos.

Dalam hal ini, agar tidak terus terulang, BPK merekomendasikan kepada panggar agar lebih selektif dan tak lagi memberikan dana bagi organisasi yang belum mempertanggungjawabkan bansos sebelumnya. (pra)