Bansos Kewajiban Pemerintah, Jangan Dipolitisasi untuk Pilpres 2024

jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Profesor Kacung Marijan mengkritisi klaim bantuan sosial (Bansos) oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Menurut dia, bansos tidak bisa diklaim oleh paslon tertentu.

“Bansos adalah bagian dari kerja rutin pemerintah, ada atau tidak ada pemilu. Bansos juga tidak bisa diklaim oleh paslon tertentu. Bansos adalah kewajiban pemerintah yang berkuasa, untuk memberikannya kepada mereka yang berhak,” tegas Prof Kacung Marijan, Selasa (2/1/2024).

Menurut Profesor Kacung, alokasi dana untuk bansos untuk pemerintah dan bukan uang dari paslon.

“Jadi, ya, tidak bisa diklaim paslon tertentu,” ujar Prof. Kacung.

Dia mengingatkan politisasi Bansos seharusnya tidak perlu ada. Tiga paslon yang berlaga adalah wajah-wajah baru, tidak ada petahana.

Mereka harus memiliki gagasan tentang bantuan sosial yang baru dan segar, yang siap diimplementasikan jika mereka menang.

“Ya, bansos kan sudah lama ada. Ada atau tidak ada pemilu juga ada bansos. Bansos sendiri telah menjadi hak yang memang benar-benar punya hak menerima. Itu juga telah jadi kewajiban pemerintah melakukannya,” ujar Prof Kacung.

Kalaupun masing-masing paslon memiliki model atau program bantuan sosial sebagai ‘gula-gula’ dalam menarik simpati pemilih, harus tetap diperhatikan kesesuaian dan manfaatnya.