Bansos Kewajiban Pemerintah, Jangan Dipolitisasi untuk Pilpres 2024

“Bisa saja mereka memiliki program bansos, tetapi memiliki model yang beda. Yang terpenting bagaimana bansos tepat sasaran dan memiliki manfaat secara maksimal,” ujar Prof. Kacung.
Kemudian, paslon harus membenahi teknis penyaluran bansos serta pengawasannya.
“Yang penting adalah bansos itu dilakukan secara transparan, terbuka dan bisa diawasi. Sehingga cerita bansos yang tidak tepat sasaran, harus bisa dikurangi oleh pemimpin mendatang,” ungkapnya.
Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta jangan ada politisasi terkait pembagian bantuan sosial (bansos), yang menjadi hak dari masyarakat pada tahun politik menjelang perhelatan Pemilu 2024.
"Jangan dipolitisasi (bansos, red) karena itu haknya rakyat,” kata Ganjar beberapa waktu lalu.
Menurut Ganjar, pada tahun politik seperti sekarang ini, bansos telah menjadi komoditas yang berbau politik. Banyak klaim bermunculan pada masa kampanye.
Ganjar menambahkan dirinya tak mempermasalahkan tambahan bansos karena kondisi masyarakat yang harus direspons pemerintah. Dengan catatan, penyalurannya harus diperbaiki.
“Maka masyarakat perlu tahu bahwa memang bansos itu hak mereka, tinggal penyalurannya saja yang diperbaiki,” ucap Ganjar.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Profesor Kacung Marijan mengkritisi klaim Bantuan Sosial (Bansos) oleh pasangan capres dan cawapres.
- Peserta Sespimmen Menghadap Jokowi, Pengamat Singgung Dugaan Keterlibatan Polisi Pada Pilpres 2024
- Pram-Rano Cairkan Bansos Rp 900 Ribu untuk Penerima KLJ, KAJ, dan KPDJ
- Rano Sebut Bansos untuk Lansia-Disabilitas agar Tak Pinjam ke Bank Keliling
- Fajar Alfian Minta Maaf Atas Ucapannya kepada Simpatisan Anies
- Tebar Bansos, Aguan & Buddha Tzu Chi Perbaiki Ratusan Hunian Tak Layak di Jakarta
- Semarak Ramadan 2025, Petrokimia Gresik Tebar Bansos hingga Rp 682,5 Juta