Bansos Kewajiban Pemerintah, Jangan Dipolitisasi untuk Pilpres 2024
“Bisa saja mereka memiliki program bansos, tetapi memiliki model yang beda. Yang terpenting bagaimana bansos tepat sasaran dan memiliki manfaat secara maksimal,” ujar Prof. Kacung.
Kemudian, paslon harus membenahi teknis penyaluran bansos serta pengawasannya.
“Yang penting adalah bansos itu dilakukan secara transparan, terbuka dan bisa diawasi. Sehingga cerita bansos yang tidak tepat sasaran, harus bisa dikurangi oleh pemimpin mendatang,” ungkapnya.
Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta jangan ada politisasi terkait pembagian bantuan sosial (bansos), yang menjadi hak dari masyarakat pada tahun politik menjelang perhelatan Pemilu 2024.
"Jangan dipolitisasi (bansos, red) karena itu haknya rakyat,” kata Ganjar beberapa waktu lalu.
Menurut Ganjar, pada tahun politik seperti sekarang ini, bansos telah menjadi komoditas yang berbau politik. Banyak klaim bermunculan pada masa kampanye.
Ganjar menambahkan dirinya tak mempermasalahkan tambahan bansos karena kondisi masyarakat yang harus direspons pemerintah. Dengan catatan, penyalurannya harus diperbaiki.
“Maka masyarakat perlu tahu bahwa memang bansos itu hak mereka, tinggal penyalurannya saja yang diperbaiki,” ucap Ganjar.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Profesor Kacung Marijan mengkritisi klaim Bantuan Sosial (Bansos) oleh pasangan capres dan cawapres.
- Sri Mulyani Keluarkan Surat Perintah Penghematan Anggaran Negara, Ini Daftarnya
- Pemkot Serang Hentikan Penyaluran Bansos, Daerah Lain Bagaimana?
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai
- KPK Peringatkan Pemprov: Setop Money Politic Berkedok Bansos!
- KPK Diminta Pelototi Mutasi Massal Camat di Jakarta Menjelang Pilkada
- Jika Terpilih jadi Gubernur, Ridwan Kamil Janjikan Warga Dapat Bansos Double