Bansos Kewajiban Pemerintah, Jangan Dipolitisasi untuk Pilpres 2024

"Politisasi bansos ini menjadi riskan karena dapat membuat semacam diskriminasi bagi penerima, karena ada proses politisasi sehingga warga negara yang sebenarnya berhak bisa potensial tidak menerima. Ini tentu saja bisa menimbulkan dampak lanjutan, seperti persoalan konflik sosial dan kohesi masyarakat bisa dipertaruhkan kalau terjadi politisasi yang sangat masif,” ujar Mada.
Dia menekankan pentingnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terkait politisasi bansos.
Program bantuan memang rawan dipolitisasi, dalam artian diklaim sebagai kebaikan hati seseorang.
“Masyarakat seharusnya sudah sadar bahwa ini ada potensi terjadinya politisasi yang sangat kuat. Sebab ini adalah program negara, ya, diterima saja, tetapi soal pilihan politik jangan sampai terpengaruh dengan program ini,” pungkas Mada.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Profesor Kacung Marijan mengkritisi klaim Bantuan Sosial (Bansos) oleh pasangan capres dan cawapres.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Pram-Rano Cairkan Bansos Rp 900 Ribu untuk Penerima KLJ, KAJ, dan KPDJ
- Rano Sebut Bansos untuk Lansia-Disabilitas agar Tak Pinjam ke Bank Keliling
- Fajar Alfian Minta Maaf Atas Ucapannya kepada Simpatisan Anies
- Tebar Bansos, Aguan & Buddha Tzu Chi Perbaiki Ratusan Hunian Tak Layak di Jakarta
- Semarak Ramadan 2025, Petrokimia Gresik Tebar Bansos hingga Rp 682,5 Juta
- Genjot Upaya Kikis Kemiskinan di Jateng, Gubernur Luthfi Gelontorkan Bansos