Bansos untuk Pura Dikorupsi, Perwakilan Warga Nusa Penida Lapor KPK dan Kemendagri

jpnn.com, KLUNGKUNG - Perwakilan masyarakat Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali Wayan Muka Udiana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (9/4). Udiana datang  ke ibu kota guna melaporkan dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) bagi sejumlah pura dan banjar adat di Nusa Penida yang diduga melibatkan legislator DPRD Klungkung.

"Terus terang saya harus sampai ke Jakarta demi keadilan. Saya tidak ingin masyarakat dibohongi dalam penyaluran bansos ini,” ujar Udiana.

Udiana melapor ke KPK dan Kemendagri dengan membawa sejumlah bukti dugaan penyelewengan dana bansos. Dia menduga penyelewengan bansos itu melibatkan pimpinan DPRD sekaligus pengurus partai politik di Klungkung.

Menurut Udiana, sebenarnya persoalan dana bansos Klungkung sudah dilaporkan ke Polda Bali dan Kejaksaan Tinggi Bali. Karena belum ada tindak lanjut, Udiana lantas mendatangi KPK dan Kemendagri.

“Saya sebagai masyarakat biasa berharap agar Kemendagri dan KPK ikut melakukan investigasi dan penyelidikan mengenai temuan itu. Bukti-buktinya lengkap,” ucapnya.

Udiana menambahkan, setelah dirinya melapor ke aparat penegak hukum beberapa waktu lalu langsung ada masyarakat yang mengembalikan dana bansos yang kadung diterima. Karena itu dia meyakini ada persoalan patgulipat dana bansos Kabupaten Klungkung, khususnya di Nusa Penida.

Menurut Udiana, pengembalian dana bansos yang mencapai Rp 420 juta itu menjadi bukti adanya patgulipat. “Terus bagaimana kalau seandainya tidak ada masarakat yang peduli untuk melapor tindakan yang merugikan pemerintah dan masyarakat itu,” tuturnya.(dre/jpg)